JAKARTA--Para investor maupun industri domestik yang menanti keputusan berlanjutnya proyek Donggi-Senoro tampaknya masih harus bersabar. Sebab, Wakil Presiden Boediono tak berminat mengambil keputusan gas proyek per proyek. Demikian dikatakan Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat kepada wartawan, Senin (24/5).
Menurutnya, Wapres ingin melihat terlebih dulu hasil keseluruhan gas secara nasional, baru memberikan keputusannya. Pekan lalu, kata Yopie, Wapres sudah melakukan rapat pertama mengenai kebijakan gas secara nasional, "Dan waktu itu rasanya belum cukup data-data maupun analisis dan kajian untuk keputusan yang komprehensif."
Maka, kata dia, untuk membuat keputusan sebesar itu harus melakukan hal yang sebaik mungkin. Jika data belum lengkap, katanya, analisis belum matang serta dasar pengambilan keputusan belum ada, maka tak bijak untuk mengambil sebuah keputusan.
Apalagi, Wapres tak memiliki kewenangan. Karena, meskipun kementerian ESDM telah menyerahkan keputusan terkait lapangan yang mempunyai cadangan gas 2,41-2,86 triliun kaki kubik ini di tangan wapres namun wapres tak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan (SK).
Maka, terkait keputusan akan persoalan yang sudah terkatung-katung lebih dari dua tahun tersebut, nantinya belum jelas juga akan menggunakan SK presiden atau menteri atau sidang kabinet. Nantinya, kata Yopie, jika hendak dibuat dalam bentuk keputusan presiden, maka Wapres akan memberikan rekomendasi ke Presiden. Atau keputusan akan dikembalikan ke menteri untuk mengeluarkan SK menterinya.
Untuk membuat rekomendasi itu, katanya, Wapres masih mengumpulkan data, karena yang mau dibuat terlebih dahulu merupakan kebijakan gas nasional. "Melihatnya secara gambaran besar, sehingga scara menyeluruh. Tidak proyek per proyek," kata dia.
Yopie bahkan menegaskan, Wapres tak ingin membuat keputusan yang terpengaruh tekanan tp berdasarkan pada kondisi objektif sesuai kebijakan gas nasional yang akan dilihat secara keseluruhan. Hal ini terkait maraknya isu akan proyek di Lapangan Matindok-Senoro ini karena tak kunjung diputuskan. "Apa kita harus tunduk pada tekanan bisnis. Anda tahu industri juga teriak-teriak kurang gas. Kita harus bela mana," kata dia.
Misalnya, lanjut Yopie, akan membela domestik, maka pemerintah harus menghitung terlebih dulu data lengkapnya. Jika keputusan dibuat karena terburu-buru ditekan isu, gosip dan rumor jelas tak baik. "Saya tak tahu ya, setiap kali muncul gosip sudah diputuskan atau akan dicabut," katanya. Hal ini, menurut dia, merupakan tekanan bisnis, politik, bahkan psikis.
Sebab, kasus ini merupakan satu rangkaian negosiasi. Dalam esbuah bisnis, katanya, itu merupakan hal biasa. "Anda kalau bernegosiasi anda melakukan manuver untuk mempengaruhi orang yang anda ajak negosiasi. Itu wajar," tegasnya. Karena itu, Yopie menambahkan, Wapres takkan mengambil keputusan hanya karena tekanan.
