EKBIS.CO, TORONTO--Para pemimpin negara-negara G20 akhirnya sepakat untuk mengambil jalan masing-masing untuk mengurangi defisit anggaran dan menciptakan sistem perbankan yang lebih stabil. Termasuk, mengizinkan anggotanya memilih menerapkan peraturan finansial yang lebih ketat atau memberlakukan pajak bank, dalam menguatkan sistem perbankan.
Kesepakatan ini menunjukkan, masing-masing negara memiliki pendekatan berbeda dalam menyikapi krisis, tergantung pada kondisi yang kasuistis. Selanjutnya, tiap negara diberi ruang untuk melakukan pemulihan dengan kecepatan yang mereka sanggupi dan mengadopsi kebijakan yang terdiferensiasi dan disesuaikan dengan kondisi dalam negeri.
"Kita memiliki banyak tantangan yang jumlahnya seberagam bangsa-bangsa kita. Tapi kita semua mewakili sekitar 85 persen ekonomi dunia dan kita telah membuat respon yang terkoordinasi menghadapi krisis ekonomi terburuk saat ini," kata Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, Ahad (27/6).
Namun, pengamat memandang, perbedaan ini tetap mencuatkan tanda tanya besar terhadap tujuan awal pembentukan G20 sebagai organisasi yang dibentuk untuk menghadapi krisis. "Walau pemimpin-pemimpin G20 setuju terhadap kebutuhan adanya regulasi keuangan yang lebih kuat, detil masalah yang sesungguhnya mulai kabur dan tidak ada tenggat yang jelas mengenai penyelesaiannya," kata Wakil Presiden Center for International Governance Innovation, Tom Bernes.
Selain menyepakati perbedaan, para pemimpin negara-negara G20 juga setuju untuk menyeimbangkan ekonomi global. Hal ini berarti negara yang bergantung kepada ekspor seperti Jerman dan Cina harus meningkatkan permintaan dalam negerinya sementara negara berutang tinggi seperti AS harus mengubah pola pengelolaan anggarannya.
Dimasukkannya poin pengurangan defisit anggaran dalam kesepakatan akhir, dipandang Uni Eropa sebagai 'kemenangan'. Mengingat, merekalah yang paling getol menyuarakan pentingnya pemangkasan defisit sebagai solusi krisis. Kesepakatan mengurangi setengah defisit yang ada dalam dua tahun telah disepakati AS dan Eropa melihatnya sebagai target minimum.
Jepang, yang tergolong berhutang besar, diperkirakan harus berjuang cukup keras untuk bisa mencapai target ini. "Uni Eropa (UE) datang ke Toronto dengan agenda yang jelas. Hasil pertemuan ini mengisyaratkan kesepahaman yang makin luas terhadap cara pandang Eropa," bunyi pernyataan resmi UE.
