EKBIS.CO, JAKARTA- Kebijakan energi jangka panjang untuk terlepas dari subsidi akan terus didorong. “Apalagi subsidi yang langsung pada harga, itu indiskriminatif, paling buruk,” ujar Juri Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat usai rapat di Istana Wakil Presiden, Selasa (22/3).

Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri dari tujuh menteri terkait serta delapan orang yang mewakili unsur pemangku kepentingan, Selasa, hadir di Istana Wapres untuk menyampaikan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan keluar dalam bentuk peraturan presiden, berupa kebijakan mengenai energi hingga 2050.

Salah satu target dalam rancangan kebijakan itu, menurut Yopie, adalah terlepas dari subsidi. “Kebijakan yang paling sehat, berdasarkan kesepakatan di rapat tersebut, adalah saat bauran energi tak membutuhkan subsidi lagi.”

“Sampai 2050, pemerintah mau apa, policy-nya apa, tentu saja menimbang beberapa asumsi mulai dari pertumbuhan ekonomi sampai keinginan kita mau pakai apa untuk menyuplai kebutuhan energi Indonesia,” lanjut Yopie.

Ia mengatakan DEN mendorong energi terbarukan. “intinya di geothermal. Bahkan, ke depannya, energi dari air dan nabati juga akan dieksplor lebih dalam. Arah kebijakannya adalah agar energi nabati nantinya akan lebih banyak dipergunakan. Indonesia sendiri, kata dia, masih memiliki banyak opsi penggunaan energi.”