EKBIS.CO, BERLIN--India sedang mengatur untuk membayar Iran untuk miliaran dolar impor minyak dengan dana penerusan (channeling funds) ke Teheran melalui bank sentral Jerman, sebuah surat kabar Jerman melaporkan Senin. Di bawah tekanan dari Amerika Serikat untuk memutuskan hubungan komersial langsung dengan Republik Islam, India bermaksud untuk menempatkan uang untuk mengimpor minyak dari Iran dalam sebuah di Bundesbank, harian bisnis Handelsblatt melaporkan.
Bundesbank kemudian akan mentransfer uang ke European-Iranian Trade Bank AG (EIH) yang berbasis di kota utara Jerman Hamburg, surat kabar mengatakan mengutip sumber-sumber keuangan dan politik. "Kami sedang dalam pembicaraan dengan Bundesbank," kata Neeta Bhushan dari kementerian keuangan India seperti dikutip surat kabar.
Pengaturan ini telah diberi lampu hijau oleh dua kementerian dalam pemerintah Jerman, kata Handelsblatt. Dua pemegang saham utama EIH, Bank Mellat dan Bank Refah tunduk pada sanksi Uni Eropa yang disetujui tahun lalu di samping pembatasan PBB, kata surat kabar itu.
Dihubungi oleh AFP, Bundesbank menolak berkomentar sementara seorang juru bicara untuk kementerian ekonomi mengatakan dalam briefing reguler pemerintah bahwa EIH, juga dikenal sebagai EIHB, bukan merupakan subjek sanksi Uni Eropa atau PBB. "Masuknya sebuah bank pada daftar (sanksi) bukanlah sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah (Jerman) tetapi dewan Uni Eropa," kata juru bicara Sarah Schneid.
"Yang penting adalah keterlibatan bank dalam pembiayaan program nuklir dan rudal Iran ... Pemerintah menyelidiki dengan cermat indikasi (dari keterlibatan tersebut)." Juru bicara Kanselir Angela Merkel, Steffen Seibert menekankan bahwa bank berada di bawah pengawasan "ketat", dengan semua transfer lebih dari 10.000 euro (14.000 dolar AS) perlu dilaporkan dan semua di atas 40.000 euro membutuhkan persetujuan.
Jerman telah lama sedang diserang untuk hubungan dekat bisnisnya dengan Iran, dengan ekspor negara itu sejumlah 3,8 miliar euro pada 2010, menurut angka-angka resmi. Berlin bulan ini abstain atas sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB -- Jerman anggota tidak tetap -- untuk otorisasi tindakan militer di Libya yang juga membuah marah mitra Jerman dan menempatkan Merkel di bawah tekanan di dalam negeri.
