EKBIS.CO, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung kenaikan harga elpiji 50 kilogram guna mengurangi beban keuangan dari PT Pertamina. Soal kenaikan itu pun kini masih dimatangkan secara bersama-sama antara Kementerian BUMN, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keuangan.
Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar pihaknya menilai kerugian Pertamina akibat disparitas harga yang terlalu jauh pada penjualan gas elpiji 50 kilogram perlu mendapat perhatian. Karena itu, jika ada usul untuk menaikan harga tersebut pihaknya bisa memahami itu.
"Kita hanya bisa memberikan dorongan untuk mendukung itu, yah. Tapi berapa itu sedang diolah bersama-sama," katanya menjelaskan, di kantor Sekretaris Kabinet, Selasa (21/6).
Untuk itu, lanjut Abubakar, pemerintah kini tengah mengkaji usulan dari Pertamina tersebut. Mustafa pun berjanji dalam waktu dua hari kedepan kemungkinan tim yang terdiri dari Kementerian Keuangan, ESDM, dan BUMN bisa menyelesaika konsep akhir kenaikan harga elpiji itu.
Sebelumnya, Pertamina merilis bakal menaikan harga elpiji kemasan 50 kg sebesar 10 persen pada akhir Juni. Saat ini harga elpiji kemasan 50 kg mencapai Rp 7.500 per kg atau sekitar Rp 375.000 per tabung.
Dengan kenaikan 10 persen, maka harga elpiji kemasan 50 kg menjadi Rp 8.250 per kg atau sekitar Rp 412.500 per tabung. Pertamina mengungkapkan meski harga elpiji naik pada akhir Juni ini, harga tersebut masih belum bersifat keekonomian.
Harga elpiji keekonomian saat ini adalah Rp 9.000 per kg. Namun, kenaikan itu diharapkan tidak memperbesar kerugian Pertamina.
Pada tahun ini, Pertamina memperkirakan kerugian akibat penjualan elpiji non subsidi mencapai Rp 4,7 triliun. Dengan kenaikan 10 persen, Pertamina diharapkan mampu menekan kerugian hingga menjadi Rp 2 triliun.
