EKBIS.CO, JAKARTA - Pengamat energi dari Center for Petroleum Economist Studies (CPES), Kurtubi menilai ide Badan Pengatur Hilir Minyak dan Bumi (BPH Migas) untuk membatasi BBM bersubsidi 10 liter per kendaraan per hari merupakan ide yang kontra produktif. "Enggak benar itu," tegasnya saat dihubungi Republika, Jumat (7/9).
Menurutnya ide ini sama saja upaya membatasi rakyat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Alhasil, jika ekonomi dibatasi, ekonomi makro bisa terkena dampak dan pertumbuhan ekonomi nasional akan turun drastis.
Pelarangan penjualan BBM bersubsidi di jalan tol juga ide yang sama buruknya. "Ini penetrasinya rumit, pengawasan juga mahal. Jadi kenapa harus dilakukan," katanya lagi.
Ia menilai lebih baik pemerintah memenuhi saja kuota BBM bersubsidi yang diminta masyarakat. Dikatakannya selain menaikkan harga, ada cara efektif lain yang bisa mengatasi persoalan membengkaknya dana subsidi.
"Pendapatan negara dari sektor ESDM saja yang ditingkatkan dan jangan lupa pula efisiensi pengeluaran," jelasnya. "Kalau begini, tanpa kenaikan BBM, APBN tetap bisa selamat," tandas Kurtubi.
