EKBIS.CO, JAKARTA -- Tren kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) akhir-akhir ini akan dikompensasi dengan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tujuannya agar defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 tetap terjaga.
"Tidak boleh tiga persen (dari PDB) sesuai undang-undang. Jadi, kita harus konsisten dengan apa yang ditetapkan," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai memimpin rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/2).
Dalam APBN 2013, defisit anggaran ditetapkan 1,65 persen. Sedangkan harga ICP per Januari 2013 telah mencapai 111,07 dolar AS per barel atau lebih tinggi dibandingkan asumsi makro dalam APBN 2013 sebesar 100 dolar AS per barel. Oleh karena itu, Hatta menilai pentingnya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan instrumen teknologi informasi (IT).
Selain itu, penghematan melalui pelarangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi serta konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) akan terus dijalankan. "Itu kita seriusi betul," ujar Hatta.
Khusus untuk IT, Hatta menyebut kebocoran BBM bersubsidi yang selama ini masih terjadi diperkirakan nilainya dapat berkurang Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo membenarkan harga ICP yang telah melebihi 100 dolar AS per barel akan berpengaruh pada subsidi BBM. "Itu konsekuensi logis," kata dia.
Meskipun demikian, Susilo tidak dapat memperkirakan pertambahan besaran subsidi. Subsidi BBM dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun. Sedangkan dalam APBN-P 2012, realisasi subsidi BBM mencapai Rp 211,9 triliun. Angka ini melebihi perkiraan awal yang ditetapkan yaitu Rp 137,4 triliun.
