EKBIS.CO, JAKARTA -- Seiring dengan rencana pemerintah meninjau kembali pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simulasi untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap anggaran subsidi. Hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada Wakil Presiden Boediono kemudian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menyatakan simulasi yang dilakukan mencakup pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Selain itu, alternatif yang dikemukakan oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN) yakni konversi BBM ke bahan bakar gas turut dipertimbangkan.
Pola subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran, kata Rofyanto, juga menjadi pertimbangan. Terlebih selama ini, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu.
Bagaimana dengan opsi kenaikan harga? Rofyanto enggan berkomentar lebih jauh. Hal tersebut disebabkan BKF hanya dapat menyampaikan opsi-opsi terkait BBM bersubsidi.
"Presiden yang akan sampaikan kebijakan mengenai subsidi BBM 2013. Kita tunggu saja," tutur Rofyanto di kantor Kemenkeu, Jumat (15/3). Ia berharap, perubahan kebijakan dapat dijalankan secepatnya sehingga subsidi benar-benar dinikmati masyarakat tidak mampu.
Saat memberikan keterangan pers Rabu (13/3), Presiden mengungkapkan rencana pemerintah merumuskan kembali kebijakan terkait BBM bersubsidi. Salah satu dasarnya adalah beban subsidi yang terlampau besar dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi APBN dan perekonomian nasional.
Presiden menyebut subsidi tidak boleh melampaui kepatutannya. Dari tahun ke tahun, realisasi subsidi BBM kerap melebihi target yang ditetapkan. Pada APBN-P 2011, realisasi subsidi mencapai Rp 165,1 triliun atau 127,3 persen terhadap pagu Rp 129,7 triliun. Sedangkan pada APBN-P 2012, realisasi subsidi menyentuh Rp 211,8 triliun atau 154,2 persen terhadap pagu Rp 137,3 triliun. Pada APBN 2013, subsidi BBM ditetapkan Rp 193,8 trilun.
Lebih lanjut, Rofyanto menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rentang berapapun terhadap penghematan subsidi bergantung pada tiga aspek. Antara lain harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan volume. Walaupun telah melakukan kajian, Rofyanto enggan menyebutkan besaran penghematannya.
