EKBIS.CO, YOGYAKARTA -- Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, harus disertai dengan kesiapan validasi dan verifikasi data keluarga miskin, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro.
"Harus dikritisi apakah pemerintah pusat maupun daerah sudah siap dengan data by name, by address terbaru seluruh keluarga miskin (gakin). Kalau tidak, tentu bantuan itu akan sia-sia," katanya di Yogyakarta, Senin (27/5).
Menurut Mudrajad, ketika pemerintah telah mencanangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni nanti, ada kemungkinan jumlah keluarga miskin bertambah. "Yang tadinya berada sedikit di atas garis kemiskinan, setelah harga BBM naik, kemungkinan akan turun menjadi miskin," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini.
Dengan demikian, menurut dia, perlu dilakukan koordinasi yang intens antara tim koordinasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di daerah dengan lurah hingga ketua RT dan RW. "Hal itu perlu menjadi perhatian serius. Sebab, pengalaman bantuan langsung tunai (BLT) tahun lalu justru memicu konflik di akar rumput, terkait pemerataannya. Perlu dikawal pendistribusian dan implementasinya," paparnya.
Sementara itu, menurut Mudrajad, pada dasarnya BLSM yang akan dikeluarkan pemerintah tidak akan menjadi solusi secara substansial untuk meringankan masyarakat miskin. Kebijakan tersebut dinilai hanya menjadi peredam sesaat. "Kenyataannya, itu hanya 'permen politik' agar masyarakat sedikit terobati atas kenaikan harga BBM. Kalau memang ingin mengobati total kemiskinan, tentunya harus dilihat akar kemiskinannya apa," katanya.
Lebih jauh, ia menilai kebijakan pemerintah atas kompensasi itu juga berpotensi mendidik masyarakat malas bekerja. Sebab, mereka hanya menengadah, dan menjadi tergantung pada dana bantuan kompensasi tersebut.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Rabu (23/5), mengatakan pemberian BLSM akan sangat membantu masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Berdasarkan pengalaman pada 2005 dan 2008, uang tersebut justru membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Justru itu bukan sesuatu yang negatif," katanya.
Armida mengatakan pemerintah akan terus memberikan sosialisasi terkait pemanfaatan BLSM, karena pemberian kompensasi ini merupakan bagian dari upaya menekan tingkat kemiskinan, dan bukan bagian dari pencitraan politik.
