EKBIS.CO, DENPASAR--Kuasa Usaha KBRI Wellington PLE Priatna mengatakan di Bali, Sabtu, Garuda Indonesia perlu segera merealisasi pelayanan penerbangan dari Indonesia ke Selandia Baru karena pasarnya cukup potensial dan semakin besar sehingga akan menguntungkan.
"Waktu terbang dari Auckland ke Denpasar kemarin (Jumat), hanya dua penumpang yang berambut hitam, saya dengan seorang ibu dari Surabaya," kata Priatna yang datang dari Selandia Baru untuk memperkuat jajaran Kementerian Luar Negeri RI dalam pertemuan APEC di Nusa Dua, Bali.
Saat in perusahaan penerbangan Selandia Baru, Air New Zealand, sudah terbang langsung dari Auckland ke Denpasar dan kursi pesawat selalu penuh, kata Priatna seraya menambahkan Garuda Indonesia belum memanfaatkan potensi pasar Selandia Baru.
Garuda Indonesia, katanya, bisa mempertimbangkan apakah akan terbang langsung dari Jakarta atau Denpasar ke Auckland, atau sebagai tujuan lanjutan dari pelayanan ke Australia, misalnya dari Denpasar-Sydney-Auckland pergi pulang atau Jakarta-Denpasar-Melbourne-Auckland.
Menurut Priatna, hubungan penerbangan dari Indonesia ke Selandia Baru akan memberi dampak sangat positif baik untuk perdagangan maupun pariwisata. "Di Auckland banyak restoran Asia, tapi bahan-bahan makanan Asia masuknya dari Thailand," katanya.
Dengan fakta itu, katanya, jika Garuda Indonesia membuka penerbangan ke Selandia Baru, maka bisa diharapkan ada peningkatan ekspor Indonesia ke Selandia Baru dan akan menyediakan semakin banyak kursi untuk wisatawannya yang ingin ke Indonesia.
Selain itu, kata Priatna, Pemerintah Selandia Baru secara politis sangat mendukung posisi Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Selandia Baru tidak pernah menunjukkan sikap mendua dalam menunjukkan dukungannya terhadap Jakarta, termasuk dalam hal kesatuan wilayah negara.
"Fakta ini tak banyak diketahui publik di Indonesia. Jadi akan sangat baik jika hubungan baik yang sudah terjalin tersebut diperkuat dengan upaya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan," kata Priatna yang sebelumnya adalah Direktur Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri RI.
