EKBIS.CO, SEMARANG -- Siapapun calon presiden yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 bakal mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak karena beban anggaran pos ini di APBN terus membengkak.
"Namun, sebelum capres dan cawapres terpilih menaikkan harga BBM, mereka dalam satu atau dua tahun pertama akan membenahi lebih dulu infrastruktur, birokrasi, dan perizinan agar kenaikan harga BBM ada kompensasi untuk menekan biaya," kata ekonom Prof FX Sugiyanto di Semarang, Jumat (30/5).
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang itu menyatakan capres terpilih bakal terlebih dulu membuat peta jalan (road map) kebijakan pengurangan subsidi dan diperkirakan baru bisa diterapkan pada tahun ketiga kekuasaan mereka.
Keputusan menaikkan harga BBM, kata Sugiyanto, akan diambil presiden bersama parlemen bila pemerintah berkuasa sukses membenahi infrastruktur dan meyakinkan publik bahwa efsiensi yang ditempuh selama ini sepadan dengan kenaikan harga BBM.
"Sebenarnya mereka juga mengambil posisi tidak populer karena setelah kenaikan harga BBM dilakukan, dua tahun lagi memasuki Pemilu 2019. Akan tetapi, saya yakin siapa pun yang terpilih akan mengambil keputusan politik tersebut (menaikkan harga BBM)," katanya.
Menurut dia, pada masa kampanye tidak mungkin mereka secara terang-benderang akan memotong subsidi harga BBM karena bakal membuat popularitas dan elektabiltas mereka anjlok. "Isu kenaikan harga BBM terlalu sensitif untuk disampaikan pada masa kampanye," katanya.
Ia menjelaskan subsidi harga BBM yang saat ini sudah menembus sekitar Rp300 triliun dari belanja negara sebesar Rp 1.842,5 triliun, tidak mungkin dibiarkan terus membengkak karena akan membebani penetrasi anggaran pembangunan keseluruhan.
Jika subsidi harga BBM ditekan atau dihapuskan, katanya, setiap tahun ratusan jembatan yang menghubungakan daerah strategis bisa dibangun, termasuk jembatan di atas Selat Sunda yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera. Ribuan rumah sakit dan sekolah juga bisa dibangun, katanya, bila subdisi harga BBM bisa dikendalikan.
Ia menyatakan pengalaman menaikkan harga gas dan tarif listrik secara berkala bisa menjadi pelajaran yang baik bagi pemenang pilpres mendatang karena secara umum relatif terukur dan terkendali.
Ia menambahkan harga BBM di Indonesia saat ini terlalu murah dibandingkan dengan negara berkembang seperti Filipina dan Vietnam.
Sugiyanto menilai duet Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki keberanian lebih untuk memotong subsidi harga BBM dibandingkan dengan Prabowo dan Hatta Rajasa bila salah satu kelak memenangi pilpres 2014.
Ia menambahkan Jokowi dan Kalla juga mampu meyakinkan masyarakat dan konstituen PDIP yang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak kenaikan harga BBM.
Setelah bekerja selama dua tahun, demikian FX Sugiyanto, Jokowi-Kalla bisa membuktikan kenaikan harga BBM tidak terlalu membenani masyarakat karena sudah ada perbaikan infrastruktur dan mutu pelayanan publik.
