REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Utang diperkirakan makin besar tahun 2015. Utang diperlukan agar program-program yang dicanangkan pemerintah baru bisa terlaksana.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Robert Pakpahan mengatakan pemerintah sedang mengembangkan instrumen baru untuk menarik lebih banyak investor. Namun strategi ini masih belum final. Selama ini pembiayaan mengandalakan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) obligasi dan sukuk.
Pemerintah pun tengah bersiap menambah utang mulai awal tahun depan. Hal ini guna mengantisipasi normalisasi suku bunga bank sentral The Fed yang diprediksi terjadi sekitar semester dua tahun depan.
"Gross (penerbitan) Rp 429 triliun di 2014, beda Rp 1 triliun dengan 2015 yang Rp 430 triliun," kata Robert. Untuk itu pemerintah baru diharapkan mempunyai kebijakan yang bisa menarik investor.
Hingga saat ini pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 491,17 triliun atau 97,6 persen dari target APBNP 2014 sebesar Rp 428,78 triliun. Utang rupiah mendominasi sebesar 56 persen dari total keseluruhan utang. Sedangkan utang dalam bentuk dolar AS sebesar 28 persen dan utang dalam bentuk yen sebesar 11 persen. Hingga akhir tahun, akan ada dua kali penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan dua kali penerbitan SBN Syariah agar target terpenuhi.
Berdasarkan arus modal masuk, selama 2014 pasar saham mengalami inflow sebesar Rp 43,38 triliun. Lalu SUN inflow Rp 117,56 triliun. Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 13 Oktober 2014 sebesar Rp 441,39 triliun atau mencapai 36,64 persen dari total SUN yang diperdagangkan.
Sementara itu, Senior Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan kemarin mengatakan Indoensia masih menjadi tujuan investasi yang menarik. Pemerintah baru diharapkan dapat menyusun kebijakan yang ramah investasi.
Kabinet Presiden Jowo Widodo selama ini disebut ingin memperkuat perekonomian maritim. Untuk itu fasilitas lalut harus dibenahi.
"Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan yang baru harus mengakomodir perbaikan dan tata kelola pelabuhan, termasuk Tanjung Priok," katanya kemarin.
Sambil membenahi infrastruktur laut, pemerintah juga perlu mempercepat arus ekspor dan impor. Proses birokrasi dan administrasi juga diperpendek.
