EKBIS.CO, JAKARTA--Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diprediksi membutuhkan dana sebesar Rp 236,6 triliun. Masih terdapat kekurangan dana yang bakal ditutupi dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
“Akan tetapi, dana yang tersedia pada APBN 2015 hanya Rp 150,99 triliun. Artinya, masih ada kekurangan sebesar Rp 85,7 triliun. Akan diusulkan ditambah pada APBN Perubahan 2015," kata Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna, akhir pekan lalu.
Kebutuhan pendanaan tersebut tersebar di 10 kementerian atau lembaga setingkat kementerian. Kebutuhan tambahan dana Rp 85,7 triliun, ujarnya, akan dimanfaatkan untuk infrastruktur seperti perbaikan irigasi 37 ribu hektare, pembangunan sembilan waduk, rasio elektrifikasi dengan target 85,2 persen, dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di 284 desa serta sanitasi.
Perbaikan irigasi perlu dilakukan karena sekitar 40 persen irigasi mengalami kerusakan. Selain itu juga guna mengejar target pemerintah yang mengingingkan adanya swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan.
Mengenai rasio elektrifikasi, Dedy menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan hingga 2019 bisa mencapai 96,6 persen karena rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 81,5 persen.
Dedy mengatakan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2015 akan ditutupi dari berbagai sumber dana. Salah satunya melalui penghematan subsidi BBM yang diperkirakan mencapai Rp 140 triliun.
Selain itu, kekurangan juga akan dikejar melalui skema pembiayaan swasta dan juga penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum mau mengungkapkan berapa besar dana penghematan subdisi BBM yang akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, ia bisa memastikan bahwa dana tersebut akan lebih banyak dialokasikan ke infrastruktur dasar supaya masyarakat menengah ke bawah dapat merasakan manfaat dari pengalihan subsidi BBM.
Bambang menjelaskan anggaran untuk infrastruktur dasar beberapa diantaranya meliputi perbaikan irigasi, jalan desa, dan sanitasi.
"Jadi dana pengalihan subsidi BBM bukan untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan besar, ataupun bandara. Tapi untuk infrastruktur yang langsung dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Bambang.
