EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengusaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik Indonesia mendesak pemerintah untuk memberlakukan mata uang rupiah dalam transaksi di pelabuhan yang saat ini masih menggunakan dolar AS, seperti PT Pelabuhan Indonesia II.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita kepada Antara di Jakarta, Kamis mengatakan, dengan pelemahan rupiah yang anjlok ke Rp12.700 per dolar AS, memicu biaya pelabuhan naik tujuh persen.
"Yang kasihan ini pengusaha, yang untung besar 'kan Pelindo tanpa berbuat apa-apa, 'revenue' (pendapatan) mereka naik tujuh persen karena pakai dolar AS," katanya.
Untuk itu, dia mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghentikan penerapan tarif pelabuhan menggunakan dolar AS karena melemahkan importir dan eksportir.
"Ini membuat ekportir dan importir semakin payah," katanya.
Menurut Zaldy, Pelindo telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa seluruh transaksi di pelabuhan diwajibkan memakai rupiah sebagai alat tukarnya.
Direktur Utama Pelindo II RJ Lino beberapa waktu lalu saat ditemui di Kementerian Perhubungan enggan menanggapi ketika ditanya mengenai perkembangan peralihan dari dolar AS ke rupiah sesuai instruksi Menteri BUMN Rini Soemarno yang telah dihubungi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
"Soal itu tidak perlu komentar," kata dia.
Sebelumnya, Jonan meminta langsung kepada Rini melalui telepon seluler terkait desakan pengusaha atas penggunaan rupiah dalam transaksi di pelabuhan, seperti "terminal handling charge" (THC) dan "container handling charge" (CHC).
"Soal mata uang itu memang harus dikurs, kami akan `push` (dorong) itu," kata Jonan.
Menurut Jonan, pemakaian dolar AS akan menyulitkan penumpang yang justru tidak sesuai dengan standar pelayanan.
"Semua BUMN memasukkan unsur pelayanan publik, Pelindo II itu monopoli karena faktor lokasi, namanya kapal masuk ke perairan Jakarta kalau tidak sandar di pelabuhan mau sandar di mana," katanya.
Jonan pun menyampaikan hasil pembicaraan dengan Rini melalui telepon bahwa Rini setuju dan akan memerintahkan Pelindo II.
"Menteri BUMN setuju akan peritahkan ke Pelindo," katanya.
