EKBIS.CO, UNGARAN—Kebijakan perekonomian pemerintahan Jokowi- JK sangat diharapkan dapat menguatkan kembali  peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

“Saat ini tak sedikit koperasi yang telah mati suri hingga lembaga ini kehilangan fungsinya dalam mendorong kesejahteraan anggotanya atau masyarakat,” jelas Komisi VI DPR RI Juliari Batubara, Senin (29/12).

Akibatnya, para pelaku usaha mikro masih sulit mengakses permodalan. Parahnya tak sedikit pelaku sektor mikro ini terlilit hutang hingga pailit.

Menurutnya, persoalan ini merupakan relita yang ditemuinya saat melaksanakan masa reses di wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

Ia pun berharap perlunya meningkatkan kualitas dan fungsi koperasi, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di seluruh Tanah Air.

Sebab koperasi menjadi ciri khas ekonomi kerakyatan di Indonesia, karena azas kegotongroyongan untuk mencapai kesejahteraan.

Ia juga melihat umumnya kendala dalam pengelolaan koperasi. Di antaranya adalah manajerial dan lemahnya pendampingan oleh pemerintah daerah.

“Jadi pemerintahan yang baru ini memang harus komitmen untuk membenahi permasalahan yang ada dalam pemberdayaan koperasi,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah jangan hanya hanya memberikan bantuan uang, tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas manajerial.

Sarwoto (45 tahun), warga Bergas mengamini maraknya rentenir berlabel koperasi simpan pinjam. Dalam menerapkan bunga hingga 5 persen.

Yang terjadi, saat ini banyak orang memilih pinjam rentenir karena bunga koperasi hampir setara dengan bungapinjaman rentinir.

Menurunya, persoalan ini harus dibenahi. Sehingga fungsi koperasi dapat optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Saya sebagai masyarakat juga bingung, sebenarnya siapa yang berhak mengawasi praktik- praktik koperasi yang memberatkan masyarakat ini,” tegasnya.