EKBIS.CO, SUKABUMI — Penerapan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) di Kabupaten Sukabumi masih dibayangi sejumlah masalah. Salah satunya yakni banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Sukabumi yang belum memiliki sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Padahal, keberadaan PIRT ini diperlukan untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing pada era perdagangan bebas. Data Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Diskoperindagsar) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, jumlah UKM yang ada saat ini di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 27 ribu.

‘’ Dari jumlah tersebut yang mendapatkan PIRT baru sebanyak 459 UKM,’’ ujar Kepala Bidang UKM, Diskoperindagsar Kabupaten Sukabumi, Agus Ernawan, kepada ROL, Rabu (7/1). Dari jumlah 459 UKM tersebut sebanyak 458 di antaranya telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Diskoperindagsar terang Agus, kini berupaya mendorong agar ribuan pelaku UKM mendaftarkan usahanya dan memperoleh izin PIRT. Pasalnya, tanpa sertifikasi PIRT tersebut para pelaku UKM belum bisa memasarkan produknya ke pasar modern seperti minimarket.

Kepala Diskoperindagsar Kabupaten Sukabumi Asep Jafar menambahkan, secara umum ribuan UKM di Sukabumi siap menghadapi penerapan MEA pada 2015 ini. ‘’ Mau tidak mau harus siap bersaing dengan produk dari negara luar khususnya ASEAN,’’ terang dia.

Menurut Asep, pemkab telah berupaya secara maksimal mempersiapkan para UKM untuk siap menghadapi penerapan MEA. Di antaranya dengan menggelar sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UKM.