EKBIS.CO, JAKARTA -- Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat the Federal Reserve (the Fed) diyakini bakal menimbulkan tekanan cukup kuat terhadap ekonomi Indonesia. Paket kebijakan ekonomi yang telah disiapkan pemerintah pun dinilai tidak akan efektif meredam efek kenaikan suku bunga the Fed.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kenaikan suku bunga the Fed sudah pasti berpotensi menimbulkan capital flight. Ujung-ujungnya, nilai tukar rupiah juga akan mengalami tekanan.
Larinya arus modal tidak akan bisa dihindari karena paket kebijakan ekonomi yang disiapkan pemerintah bersifat jangka panjang. Sekarang saja, dana-dana asing sudah banyak yang keluar meskipun belum ada kepastian dari the Fed.
"Pemerintah ibaratnya hanya akan menjadi pemadam kebakaran. Kebijakan harusnya ada yang jangka panjang ada yang jangka pendek juga," kata Enny kepada Republika.
Enny mengatakan paket kebijakan ekonomi baru akan terasa dalam jangka waktu paling cepat enam bulan. Padahal dalam waktu enam bulan tersebut, bisa saja the Fed sudah menaikkan suku bunganya. "Sekarang Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri-nya saja belum keluar," kata dia.
Meski begitu, Enny mengakui bahwa paket kebijakan ekonomi yang telah disusun memang bisa menjadi jurus menghadapi kenaikan suku bunga the Fed. Misalnya kebijakan yang terkait pemberian tax allowance bagi perusahaan asing yang mau melakukan reinvestasi dari hasil keuntungannya. Skema itu dinilai bisa membuat perusahaan asing setidaknya menunda pengiriman devisa ke negara asal.
Kemudian mengenai insentif fiskal bagi industri perkapalan atau pelayaran. Enny menilai insentif ini bisa mengurangi defisit neraca jasa. "Tapi sekali lagi, efek dari kebijakan-kebijakan tersebut baru akan terasa setidaknya dalam waktu enam bulan," kata dia.
Untungnya, kata Enny, pemerintah bisa sedikit lega karena the Fed kemungkinan tidak akan terlalu besar menaikkan suku bunganya. Dia mengatakan, Amerika juga tidak mau mata uangnya terlalu kuat. Karena, hal tersebut bisa mempengaruhi kinerja eskpor sehingga berpeluang membuat neraca perdagangan Amerika defisit akibat melemahnya daya saing produk.
Enny mengusulkan agar pemerintah sebaiknya dapat segera membahas kembali pengesahan Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Bagi Enny, UU JPSK penting agar ada payung hukum dan kepastian mengenai langkah-langkah antisipatif guna meminimalisir risiko global.
"Tanpa adanya rencana kenaikan suku bunga the Fed, UU JPSK memang harus ada karena untuk keamanan sistem keuangan kita," ujar dia.
