EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Bidang Keamanan dan Pembinaan Komunitas Himpunan Kawasan Industri Indonesia Darwoto mengatakan, pada tahun ini gangguan keamanan seperti demo buruh dan aksi sweeping di kawasan industri mulai berkurang jika dibandingkan dengan kondisi tiga tahun lalu. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi dan pengelolaan konflik yang sudah lebih baik dari pemerintah dan kepolisian.
"Sebenarnya yang dikhawatirkan oleh pengusaha di kawasan industri yakni aksi sweeping dan penutupan jalan yang mengganggu akses jalur kawasan industri," ujar Darwoto di Jakarta, Jumat (3/7).
Darwoto mencontohkan, di sejumlah kawasan industri di Bekasi sudah dilakukan pengelolaan konflik dan sosialisasi dengan cara persuasif. Misalnya, melalui bakti sosial, pengobatan gratis, dan posyandu. Kegiatan ini biasanya dilakukan bekerja sama dengan polres setempat.
"Kegiatan seperti ini bisa menurunkan gangguan keamanan sebesar 60 persen," kata Darwoto.
Selain itu, menurut Darwoto, melalui sosialisasi yang memberitahukan bahwa perusahaan adalah hak privat maka timbul keberanian dari pengusaha untuk membuat laporan jika mengalami gangguan keamanan. Darwoto mengatakan, kondisi yang sudah kondusif ini sebaiknya terus dijaga dan dikawal oleh pemerintah. Pasalnya, iklim investasi dan keamanan investasi di dalam negeri sangat penting dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian mengatakan, kepolisian selalu proaktif dalam mengatasi gangguan keamanan dari buruh terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi barometer bagi wilayah lain. Ke depan, kepolisian akan meningkatkan pengamanan dan melakukan antisipasi terhadap aksi buruh.
"Kita akan melakukan dialog dengan pelaku usaha, agar kita paham permasalahan yang terjadi sehingga secaraa teknis dapat diatasi dengan baik," ujat Tito.
