EKBIS.CO, JAKARTA -- Paket kebijakan ekonomi yang baru saja diluncurkan belum berdampak pada nilai tukar rupiah. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai paket kebijakan ekonomi memang tidak bisa memberikan dampak secara langsung.
"Ya memang itu tidak serta merta. Oleh karena itu, paket itu juga adalah upaya yang membutuhkan waktu. Nah kita lagi membahas apa yang bisa segera kita lakukan," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9).
JK mengatakan pemerintah akan mengambil kebijakan secara bertahap, seperti perubahan aturan, langkah penghematan, serta mengurangi impor bahan baku seperti baja. Dengan begitu, produksi bahan baku dalam negeri pun dapat ditingkatkan.
"Seperti tadi saya kumpulkan menteri PU dan pokoknya menteri PU tidak boleh mengimpor baja. Harus menggunakan lokal dan harus bersifat cepat. Baja lokal harus dipakai, contohnya seperti itu. Itu berati akan memicu produksi dalam negeri dan menghemat impor," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan tahap pertama ini terdiri atas tiga langkah. Pertama, mendorong daya saing nasional melalui deregulasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha.
Langkah kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan, dan penyelesaian proyek. Langkah ketiga, meningkatkan investasi pada sektor properti.
Menurut Presiden, upaya deregulasi, debirokratisasi, serta kepastian usaha untuk meningkatkan daya saing industri ditempuh dengan merombak 89 peraturan untuk menghilangkan duplikasi perizinan.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah peraturan, di antaranya 17 rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, 2 instruksi presiden, 63 peraturan menteri, dan 5 peraturan lain. Penyederhanaan ini ditargetkan selesai pada September dan Oktober 2015.
Presiden meyakini, paket kebijakan ini memperkuat industri nasional, usaha kecil menengah dan perdagangan antardaerah, menggairahkan pariwisata, dan menjadikan nasib nelayan membaik.
