EKBIS.CO, JAKARTA -- Petani atas nama Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP-HKTI) menyesalkan perbedaan sikap antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman soal data beras. Petani sejauh ini mempercayakan sikap soal beras dan segala data komoditas kepada pemerintah. Seharusnya dalam pengambilan keputusan pun lahir suara yang seragam.
"Yang kami tahu, Mentan menjamin produksi berlimpah, pasokan aman meski di situasi paceklik saat ini, tapi tahu-tahu kok ada pernyataan Wapres akan impor beras," kata Ketua Bidang Penyuluhan DPP-HKTI Arum Sabil ketika dihubungi pada Selasa (22/9).
Sebagaimana telah diungkapkan di berbagai media massa, lanjut dia, Mentan harus bertanggung jawab atas pernyataannya bahwa pasokan beras cukup. Pernyataan-pernyataan tersebur seharusnya dipercaya karena kementerian didukung sejumlah data. Pun ia merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas mengurus pertanian.
Maka akan menjadi berbahaya ketika ada pejabat lain yang menyebut keran impor beras harus dibuka. Bahaya, sebab akan menimbulkan kegaduhan dan menyulut sentimen pasar menjadi negatif di tengah ekonomi yang tengah lesu.
Seharusnya, lanjut dia, pelemahan ekonomi menjadi momentum pemerintah agar mengurangi impor termasuk beras. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia jangan sampai terperangkap impor. Terlepas dari terjadi situasi kekeringan dan paceklik, ia meminta pemerintah menghitung stok beras yang ada, bukan hanya yang ada di Perum Bulog, tapi juga yang ada di kantong-kantong petani dan pedagang. "Dihitung juga berapa konsumsi sampai masa paceklik dan distribusikan dengan baik," ujarnya.
Ia berharap impor beras tidak dilakukan karena akan semakin melemahkan posisi petani yang pada dasarnya sudah lemah. Di momen sulit seperti ini, pemerintah seharusnya melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya beras petani dengan harga komersial.
Petani yang memeroleh keuntungan akibat dibeli berasnya oleh pemerintah dengan harga tinggi akan punya kesempatan mengembanhkan produk pertaniannya dari sisi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, tugas pemerintah yakni menjual beras-beras tersebut dengan harga yang rendah.
Jika hal itu dilakukan, ia menjamin spekulan beras akan pergi. "Syaratnya, kelembagaan Bulog harus dikuatkan agar punya keleluasaan menyerap beras petani tanpa khawatir merugi," tuturnya.
