EKBIS.CO, BANDUNG -- Pemerintah diminta untuk memberikan jaminan harga terhadap beras produksi dalam negeri. Langkah ini patut dilakukan pemerintah demi menyejahterakan para petani.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bandung, Nono Sambas mengatakan ada dua cara untuk memberikan kesejahteraan petani di tengah arus impor beras saat ini.

Yaitu, dengan cara tetap memberikan subsidi kepada petani. Subsidi ini berupa pembelian gabah oleh Bulog dengan harga yang tinggi, atau harga seperti saat sebelum impor.

"Kedua, harga jual ke konsumennya harus tetap rendah, ini subsidi yang untuk konsumennya," ujar dia, Kamis (12/11).

Menurutnya, pemerintah harus tetap mengontrol harga. Pemerintah jangan sampai beras impor ini malah membuat harga beras itu anjlok. Kata dia, kalau memang berdasarkan perhitungan pasokan beras saat ini tidak cukup, dan akhirnya impor, harga jual gabah tidak boleh sampai turun.

Ia meminta agar pihak Bulog tetap membeli padi dengan harga yang tinggi. "Jangan sampai jadi murah. Harus dengan harga yang sekarang pas sebelum impor. Apalagi sebentar lagi panen, (harga) ini harus bisa dijaga," katanya.

Nono pun menyadari, impor beras yang dilakukan pemerintah tentu untuk menstabilkan harga beras. Mengingat, di musim kemarau yang lalu, tentu banyak daerah-daerah yang mengalami puso sehingga produksi padinya pun menurun.

Namun, langkah impor tersebut harus tetap memerhatikan kesejahteraan para petani di daerah. Selain itu, keputusan untuk mengimpor beras itu harus didasarkan pada angka riil di lapangan. Kondisi riil tersebut mesti menyatakan bahwa pasokan beras memang kurang.

Menurut Nono, sering kali, angka ketersediaan pasokan beras itu tidak sesuai dengan kondisi riil di daerah. Akibatnya, karena ketidaksesuaian antara data dengan fakta itulah, harga beras di daerah jatuh, dan petani pun merugi.

"Ini harus berdasarkan angka riil. Kalau bilang harus impor, berarti (pasokan) beras kita enggak cukup," ujar dia.