EKBIS.CO, JAKARTA -- Pekerjaan rumah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di 2016 menumpuk setelah kebakaran hutan dan lahan di 2015. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pun mendorong agar segenap pejabat dan staf meningkatkan intensitas koordinasi dan kerja berantai secara efektif.

"Tolong sensitif, kita sebagai birokrasi harus akurat mencatat apa yang terjadi, harus cepat tapi hati-hati dan teliti memperhatikan rantai komando," kata dia dalam acara pelantikan 13 eselon II KLHK di Jakarta, Rabu (13/1).

Pekerjaan rumah tersebut salah satunya misi kementerian menyudahi konflik di kalangan masyarakat adat. Urusan sampah, keanekaragaman hayati, emisi, dan anomali perubahan iklim juga menjadi catatan lainnya yang terus dikawal penyelesaiannya.

Dalam menyelesaikan PR tersebut, kerja Kementerian dinilai harus mengutamakan akuntabilitas dan mengartikulasikan kepentingan politik negara, bukan kepentingan partai politik. Akuntabilitas juga harus diperlihatkan kepada masyarakat internasional yang berkepentingan terhadap isu lingkungan hidup.

Indonesia, kata dia, merupakan bagian dari komunitas negara di dunia. Pada 2015, separuh agenda kementerian dipenuhi untuk merespons perubahan iklim yang berkaitan dengan dunia inernasional.

Indonesia juga memiliki banyak model pengendalian perubahan iklim, tetapi kerap dianggap tidak cukup memberi aksi penanggulangan lingkungan karena minimnya koordinasi. "Makanya, saya minta semua eselon II yang punya hubungan proyek dan agenda internasional mesti terkonsolidasi," ujarnya.