EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menjamin harga daging sapi lokal tidak akan tertekan oleh daging sapi impor dari negara berbasis zonasi ketika nantinya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 4/2016 direalisasikan.
"Ada kekhawatiran nanti harga (daging sapi lokal) turun, makanya akan sama-sama kita tata, seperti ayam, sapi harus dibedakan, ada sapi kampung dan sapi ras," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Muladno Bashar dalam teleconference Diskusi Publik Bincang-Bincang Agribisnis (BBA) bertema "Peternakan Indonesia Pasca PP Pemasukan Ternak dan Daging Zona Base", Kamis (17/3).
Seperti halnya ayam kampung, sapi yang dibesarkan oleh para peternak lokal ditujukan untuk kalangan menengah ke atas dan harganya mahal. Sementara, sapi ras diproduksi massal dan bisa dijangkau kalangan menengah ke bawah. Ia berjanji akan mengembangkan agar harga sapi kampung tetap mahal meski ada daging sapi impor.
Pemerintah, kata dia, ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak skala kecil, menengah, dan besar sekaligus kepentingan konsumen memeroleh protein dari daging sapi. Asal usul kelahiran ide membuka keran impor sapi berbasis zonasi yakni berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Abu Dabhi beberapa waktu lalu.
Di sana, kata Muladno, Presiden melihat harga daging murah, begitu pun harga daging sapi di Malaysia. "Saya juga gemes kenapa di Indonesia mahal," tuturnya. Lalu setelah berdiskusi, tercetuslah usulan impor sapi dari India.
Merespons Presiden, ia dan tim pun segera mengecek lokasi. Di sana didapati bukan sapi tetapi kerbau dengan sistem rumah potong hewan yang modern. Di sana juga terdapat puluhan pengusaha peternakan yang telah mengekspor daging kerbau ke 85 negara dengan standar internasional.
"Tim kami yakin daging India ini bisa masuk melalui ketatnya aturan dengan harga yang ditekan," katanya. Teknis impor sapi berdasarkan zonasi dinilainya lebih sederhana karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Oleh karena itu, ketika nanti importasi daging sapi dari negara nonPMK harus dibarengi dengan optimalisasi ekspor.
Ia juga merespons kabar pemasukan daging-daging kerbau India yang sudah lama masuk ke Indonesia secara ilegal. "Saya dengar begitu, soal ilegal dan legal masalah hukum, itu sesuatu yang lain, tapi harus kita selesaikan," tuturnya.
