EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan membentuk dewan percepatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pengawas lembaga tersebut. "Karena multisektor, ketua dewan pengarahnya Presiden langsung. Yang pimpin nanti Menko PMK karena menyangkut SDM. Sementara Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan saya akan menjadi penasihat," ucapnya seusai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantornya di Jakarta, Rabu (4/5).
Sementara itu, menteri-menteri lainnya akan menjadi anggota dewan untuk mengawasi program kejuruan terintegrasi ini bisa menghasilkan lompatan percepatan yang diharapkan. Lompatan percepatan yang diharapkan Presiden yakni adalah kenaikan jumlah serta kualitas alumni pendidikan dan pelatihan kejuruan.
Menurut mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, meski jumlah lembaga pendidikan kejuruan sudah cukup banyak dan beberapa di antaranya cukup bagus, perlu ada perbaikan. "Jumlah BLK (Balai Tenaga Kerja) ada 279, SMK 12.691 dan politeknik ada 175. Beberapa diantaranya sudah bagus tapi beberapa dosennya masih umum, materi kurikulumnya juga masih umum," ujarnya.
Rizal juga mengatakan kriteria pendidik yang umumnya masih S2 atau S3 juga tidak bisa menjadi jaminan utama sebagai pendidik lembaga kejuruan jika tidak dibarengi dengan keterampilan. "Karena yang penting itu skill. Tukang las ahli meski lulusan SD harus bisa jadi instruktur," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Puan Maharani mengatakan percepatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional dibutuhkan seiring kebutuhan atas fokus pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. "Banyak pekerja yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Sesuai arahan Presiden, pemerintah mendorong tenaga profesional yang punya skill," tuturnya.
Untuk mendorong percepatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional, kata Puan, dibutuhkan koordinasi pula dengan sektor swasta. "Masalah SDM ini tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, tapi juga harus gotong royong dengan swasta. Maka swasta pun kami ajak untuk berkontribusi meningkatkan pendidikan vokasional ke depan," ujarnya.
