EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan menilai pemerintah tak peka dengan kondisi petani garam.

Penilaian itu dilontarkan Hendrik menanggapi pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin bahwa  meski Indonesia memiliki laut luas dan garis pantai yang panjang, namun baru daerah tertentu yang mampu memproduksi garam industri secara alami.

"Hanya daerah tertentu saja yang punya potensi mampu menghasilkan garam dengan NaCL di atas 97 persen dan ini faktor alam," kata Saleh seperti dikutip Antara, Selasa (26/4) lalu. Menperin juga menyatakan bahwa kualitas garam yang dibutuhkan oleh industri tidak hanya terbatas pada NaCl yang tinggi tersebut. Demi keamanan produk pangan, kata dia, industri membutuhkan batas maksimal kandungan logam berat seperti kalsium dan magnesium yang tidak boleh melebihi 400 ppm untuk industri aneka pangan.

“Jika Menteri Saleh Husin merasa pesimis, apalagi petani garam kita. Padahal kita punya garis pantai yang lebih panjang ketimbang negara pengimpor (Singapura) garam ke Indonesia. Justru negara harus secara konkret hadir di tengah-tengah petani garam dan industri garam rakyat," cetus Hendrik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/5).

Hendrik juga menilai bahwa isu impor garam adalah persoalan yang serius bukan hanya menjadi wacana untuk melakukan setop impor, namun juga mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa kedepan.

Ia menjelaskan, PT Garam selama ini adalah perusahaan BUMN yang membeli garam dari petani. Serapan PT Garam, kata Hendrik, masih minim, meski harga per ton sudah cukup baik yakni Rp 430 ribu per ton.

Menurut dia, keseriusan pemerintah melawan impor garam, akan diuji dengan praktik konkret. Hendrik menegaskan, kualitas produksi petani garam tidak akan bisa bersaing dengan kualitas pabrik besar garam yang ada di dalam negri, jika tidak dibantu negara.

"Seharusnya seorang Menteri Perindustrian (Saleh Husin) bukan malah, pesimis dan berkelit pada persoalan yang sangat teknis," tegasnya.

Hendrik agar pemerintah melakuan transformasi teknologi efisien terkait industri garam dengan kapasitas menengah dan memberikan suntikan dana baik dalam permodalan atau peningkatan daya beli pemerintah.

“Transformasi teknologi dan suntikan dana, bukan dalam rangka memanjakan petani garam kita. Justru disitulah negara hadir untuk mendidik petani garam menjadi lebih mandiri” ujarnya.