EKBIS.CO, SLEMAN – Pemerintah akan kembali menerapkan model pembangunan desa di Indonesia melalui program transmigrasi. Ini dilakukan karena program transmigrasi yang pernah dilaksanakan pada era Orde Baru dianggap telah berhasil menciptakan 1.100 desa mandiri, 383 ibu kota kecamatan, dan 104 ibu kota kabupaten.
“Model transmigrasi kita jadikan untuk pembangunan desa, bukan alasan perpindahan penduduk tapi lebih ke pemberdayaan masyarakat,” ujar Menteri Menteri Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Eko Putro Sanjoyo dalam dalam Focus Group Discussion bertajuk Transmigrasi Membangkitkan Industrilisasi Pertanian dari Pinggiran di Hotel Eeastparc Yogyakarta, Jumat (30/9).
Menurutnya keberhasilan masyarakat bertransmigrasi dalam membentuk koperasi dan Badan Usaha Desa akan diduplikasi pada 74 ribu desa di Indonesia. Apalagi jumlah desa diperkirakan akan bertambah lagi menjadi 74.954 wilayah. Di mana 80 persen penduduk desa hidup dari sektor pertanian.
Sementara rata-rata komoditi pertanian yang dihasilkan bukan skala besar dan tidak memiliki sarana pengolahan pascapanen. “Biasanya pada desa yang miskin, harga komoditi jatuh saat panen. Karena mereka tidak memiliki sarana pengolahan pasca panen. Kalau pun ada subsidi tidak ada artinya saat panen, biaya produksi lebih mahal dari harga jual,” ujar Eko.
Pemerintah akan mendorong pembangunan sarana pengolahan pasca panen jika desa mampu menghasilkan produksi komoditas dalam skala besar. Maka itu Eko meminta agar desa fokus dalam mengembangkan satu produk.
Mantan Menteri Trasmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Siswono Yudo Husodo menilai kebijakan transmigrasi saat ini mengalami penurunan. Karena jumlah transmigran dari tahun ke tahun makin mengecil sejak 1999. Padahal program transmigrasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan.
“Tidak heran bila sekarang ini kita impor pangan. Pangan kita menguras begitu banyak devisa karena kelemahan kita atas kebijakan transmigrasi,” katanya.
