EKBIS.CO, JAKARTA -- Era digital disebut bakal menciptakan banyak pengangguran karena lapangan pekerjaan yang tercipta jumlahnya lebih kecil daripada lapangan pekerjaan yang hilang. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Pakar Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Kun Wardana Abyoto dalam Seminar Nasional "Memperjuangkan Kesejahteraan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Jakarta, Senin (20/2).
"Statistik ILO mengatakan di era digital, ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi hilang dan menciptakan pekerjaan baru namun selisihnya sangat besar sehingga akan terjadi banyak pengangguran. Kita harus bisa melihat ke depan, kalau menunggu ini terjadi, akan ketinggalan," ujar Kun.
Pengamatan yang dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) itu disebutnya telah melihat kecenderungan teknologi digital akan menguasai seluruh bidang pekerjaan. Kun mengatakan revolusi teknologi telah terjadi sebanyak empat kali yaitu pertama dengan penemuan mesin uap, kedua elektrifikasi, ketiga penggunaan komputer serta revolusi keempat adalah yang terjadi saat ini yakni era digital.
Sedangkan pengaruh era digital terhadap semakin banyaknya pengangguran disebabkan oleh penerapan dua hal yakni robotisasi dan otomasi di perusahaan. Serikat Pekerja dan pemerintah disebutnya harus dapat mencermati hal tersebut dan melakukan antisipasi yang dibutuhkan.
Kun mencontohkan di Cina, pemerintah memberlakukan kebijakan khusus larangan masuknya perusahaan dengan platform digital seperti Google, Amazon dan Facebook untuk melindungi perusahaan dalam negeri.
"Di alibaba.com, kegiatan sale mereka bisa mengalahkan pendapatan Amazon selama setahun. Betapa besar pasarnya," ujarnya.
Namun untuk di Indonesia, Kun mengakui masih susah untuk melindungi pekerja dari kehilangan pekerjaannya karena belum memiliki teknologi yang memadai serta belum adanya kebijakan pemerintah yang mendukung seperti di Cina.
Seminar tersebut juga menghadirkan pembicara dari Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama TNI Muhammad Faizal, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang serta Staf Ahli Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanan Pembangunan Nasional Rudi Soeprihadi Prawira dan pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy.
