EKBIS.CO, TASIKMALAYA -- Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa mengklaim angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan hingga 0,75 persen lewat peran Program Keluarga Harapan (PKH). Syaratnya, jumlah penerima PKH ditingkatkan dari sebanyak 6 juta menjadi sembilan juta di tahun 2018.

Berdasarkan kajian dari bank dunia, ia mengetahui bahwa PKH memberi kontribusi tinggi dalam menurunkan angka kemiskinan dibandingkan program pengentasan kemiskinan lain seperti bantuan sosial maupun subsidi. Setidaknya dari enam juta penerima PKH di seluruh Indonesia, angka kemiskinan sudah bisa ditekan hingga 0,3 persen di tahun 2016. Ia ingin supaya jumlah penerima PKH terus bertambah agar dampaknya bisa menurunkan angka kemiskinan secara lebih signifikan.

"Kalau sekarang (penerima) 6 juta maka Kemensos usulkan ke Bapenas untuk2018 tambah satu juta. Tapi menurut bank dunia kalau tambah tigajuta berarti totla 9 juta di tahun 2018 maka kontribusi penurunan kemiskinan dari PKH saja bisa 0,75," katanya usai acara penyaluran bantuan sosial non tunai PKH, Jumat (3/3) sore.

Ia menyebut PKH ini sekaligus mendukung program negara guna menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen dari sebelumnya 10,7 persen. Meski begitu, ia meminta pemerintah daerah untuk ikut andil mengentaskan kemiskinan lewat program-program yang didanai APBD.

"Memang untuk mengurangi angka kemiskinan bukan pekerjaan mudah, partisipasi semua pihak amat dibutuhkan, termasuk pemerintah daerah lewat dukungan APBD," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini PKH memasuki era nontunai dimana penerima program baru bisa mencairkan bantuannya berupa barang. Nantinya, penerima program akan memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mencairkan bantuan nontunai di lokasi yang sudah ditentukan. Dalam PKH non tunai ini pula sudah menjamah 98 kota dan 200 kabupaten se-Indonesia.

"Diharapkan masyarakat dapat pendampingan dengan baik oleh pendamping PKH supaya jangan malu-malu ke agen (penerima KKS). Karena akses perbankan di banyak warga tidak mampu itu kurang friendly," ujarnya.