EKBIS.CO, JAKARTA -- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat 2,7 persen year on year (yoy) atau sebesar Rp 321,7 miliar dolar AS pasa Februari tahun ini. Sebelumnya pada Januari tumbuh 3,6 persen yoy.
Berdasarkan kelompok peminjam, Bank Indonesia menyatakan, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik yang juga tumbuh melambat. Hal itu seiring dengan ULN sektor swasta yang tetap menurun.
ULN sektor publik pada Februari 2017 tercatat sebesar 162 miliar dolar AS atau tumbuh 10,3 persen yoy. Lebih rendah dari pertumbuhan Bulan sebelumnya sebesar 12,4 persen yoy. Sedangkan, posisi ULN sektor swasta pada Februari 2017 tercatat sebesar 159,7 miliar dolar AS atau turun 4,0 persen yoy sama dengan penurunan Bulan sebelumnya.
Meski begitu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai terlalu cepat bila menganggap perlambatan pertumbuhan ULN ini sebagai indikator perbaikan. "ULN walau melambat dalam satu bulan, terlalu dini untuk bisa disimpulkan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Republika, Rabu, (19/4).
Menurutnya, tren pertumbuhan ULN memang naik turun. Dengan begitu masih dalam kondisi normal.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BITirta Segara menyebutkan, berdasarkan jangka waktu, melambatnya ULN paling banyak terjadi pada ULN jangka panjang. "ULN jangka panjang pada Februari 2017 tumbuh 0,8 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2017 yang mencapai 2,1 persen yoy," ujarnya.
ULN jangka panjang masih mendominasi ULN Indonesia, pada Februari bahkan tercatat sebesar 278,1 miliar dolar AS atau 86,4 persen dari total ULN. Tirta mengatakan, ULN jangka panjang itu terdiri dari ULN sektor publik sebesar 159,5 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta 118,5 miliar dolar AS.
Sementara itu, ULN jangka pendek tumbuh 17 persen yoy. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari sebesar 14,7 persen yoy terutama karena meningkatnya utang dagang sektor swasta. ULN jangka pendek tersebut sebesar 43,6 miliar dolar AS yang terdiri dari ULN sektor swasta 41,2 miliar dolar AS serta ULN sektor publik sebesar 2,4 miliar dolar AS.
