EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan meningkatkan kerja sama strategia di bidang ekonomi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul dengan adanya perubahan strategi perekonomian AS yang lebh banyak mengedepankan hubungan bilateral. 

"Kita ingin pahami dulu yang mereka maksud dengan American first ini, jadi tentu bagi dia bagaimana peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di negara-negara lain seperti Indonesia, dan juga bagaimana ada keseimbangan dan mereka inginkan hubungan itu lebih bersifat bilateral, tidak multilateral seperti TPP (Trans Pasicif Partnership)," ujar Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Wakil Presiden, Kamis (20/4).

Jusuf Kalla menjelaskan, dalam pertemuan tersebut memang tidak dibicarakan secara spesifik mengenai tuduhan AS terhadap negara-negara yang menyebabkan defisit neraca perdagangan. Namun, Pemerintah Indonesia menjelaskan kepada Pemerintah AS bahwa Indonesia tidak pernah melakukan dumping dalam perdagangan. 

Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. "Jangan ada pihak-pihak yang ingin menganggap kita dumping soal itu, sama sekali tidak ada," kata Jusuf Kalla.

Wapres JK menambahkan, executive order yang dikeluarkan oleh AS terkait neraca perdagangan lebih ditujukan pada negara-negara kaya seperti Cina yang perdagangannya lebih tinggi dari Indonesia. Sebab, selisih defisit neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS tidak sebesar negara lain yang bisa mencapai ratusan miliar dolar AS.

"Kalau kita (Indonesia) masuk daftar executive order mungkin karena supaya daftarnya panjang, gitu kan," kata JK.