Pemberdayaan umat
Asdep Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) dan Kebudayaan Aris Darmansyah mengatakan, pemerintah ingin ikut serta dalam membantu pemberdayaan umat melalui Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan oleh MUI. "Terkait bantuannya apa, nanti kita akan lihat hasil setelah kongres selesai, karena ini baru pertama dilaksnakan," ujar dia.
Tetapi, selama ini, untuk pengembangan kesejahteraan pondok pesantren dan kelompok ekonomi bawah, telah banyak membuat program pemberdayaan. Tiga tahun lalu, kata Aris, Kemenko membuat nota kesepahaman dengan enam menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri KUMKM, dan Menteri Dalam Negeri.
Nota kesepahaman ini akan diperpanjang dan menambahkan tiga kementerian lainnya, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo. "Awalnya nota kesepahaman ini hanya dikhususkan untuk pondok pesantren, tetapi setelah melihat kebutuhan dan situasi umat, maka diperluas menjadi program pemberdayaan umat," ujar dia.
Selama ini, kata Aris, kegiatan yang berjalan dan sukses adalah kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam program pelatihan pembesaran ikan lele sistem bioflok di Ponpes Modern Gontor Ponorogo. Selain itu, ada dua ponpes yang telah ditetapkan sebagai pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan, yakni Ponpes Sunan Drajad di Lamongan dan Ponpes At Tachid di Jombang.
Program pemberdayaan umat ini ditujukan kepada ponpes dan kelompok masyarakat yang tidak hanya hidup di kota besar. Akan tetapi juga di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Mereka akan diberikan bantuan berbagai program pemberdayaan sesuai kebutuhan. Seperti ponpes atau kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir, maka diberikan bantuan di bidang pemberdayaan perikanan.
Terkait dengan Kongres Ekonomi Umat, nantinya Aris berharap bisa menjembatani UMKM atau usaha-usaha umat lainnya terkait berbagai hal, mulai dari teknologi maupun anggaran dengan kementerian terkait. "Kemenko PMK menargetkan kerja sama dan penandatangan nota kesepahaman pemberdayaan ekonomi umat bersama sembilan kementerian dapat dilakukan pada tahun ini," papar dia.
