EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan target indikatif penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melalui lelang untuk triwulan III-2017 sebesar Rp147,5 triliun, dengan frekuensi lelang sebanyak 13 kali.
Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang dipantau di Jakarta, Rabu (19/7), menyebutkan total target indikatif tersebut sudah termasuk target penerbitan SPN 3 bulan dan SPN-S 6 bulan masing-masing sebesar Rp 5 triliun dan Rp 2 triliun pada setiap lelang.
Pengumuman target indikatif itu disesuaikan dengan jadwal lelang rutin pada periode Juli hingga September 2017. Namun selain dari yang sudah dijadwalkan, pemerintah dapat menambahkan seri dengan tenor lain pada tiap lelang termasuk jika dianggap perlu untuk menambahkan frekuensi lelang SBN.
Meski demikian, penambahan porsi utang tersebut akan bergantung pada kondisi pasar, potensi permintaan dan strategi pembiayaan dalam APBN. Sebelumnya, pada semester I-2017, pemerintah berhasil menerbitkan SBN melalui lelang maupun non lelang sebesar Rp395,09 triliun atau 57,69 persen dari target indikatif penerbitan SBN pada 2017 sebesar Rp684,835 triliun.
SBN yang diterbitkan itu mayoritas berasal dari lelang, yakni mencapai Rp278,35 triliun atau sebanyak 70 persen, sedangkan sisanya melalui non lelang yaitu bookbuilding dan private placement.
Dari total penerbitan SBN selama semester I, mayoritas SBN yang diterbitkan adalah Surat Utang Negara (SUN) yang mencapai Rp 273,21 triliun atau 69 persen, sedangkan sisanya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total Rp 121,88 triliun atau 31 persen.
Sementara itu, frekuensi lelang penerbitan SBN yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 25 kali atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Minat investor terhadap penerbitan SBN melalui lelang pada periode ini cukup tinggi. Total permintaan yang disampaikan investor pada lelang SBN mencapai Rp 658,94 triliun, permintaan ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yakni sebesar Rp 468,75 triliun.