EKBIS.CO, PADANG -- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Zirma Yusri menyatakan badan usaha milik desa (BUMDes) berpotensi menjadi saingan koperasi di daerah sehingga makin memudarkan peran soko guru perekonomian Indonesia itu.
"Ini baru dugaan, tetapi berdasarkan beberapa indikasi," katanya, di Padang, Selasa (22/8).
Indikasi itu, kata dia lagi, pertama BUMDes mendapat dukungan penuh pemerintah melalui dana desa, sedangkan koperasi makin minim bantuan. "Tahun ini saja, bantuan modal untuk koperasi di Sumbar boleh dikatakan tidak ada. Satu-satunya akses yang relatif bisa dimanfaatkan koperasi adalah kredit usaha rakyat atau KUR," kata dia.
Namun KUR itu pun, menurutnya, tidak cukup efektif dilakukan, mengingat tanpa melalui koperasi masyarakat tetap bisa mengakses KUR. Sedangkan BUMDes mendapatkan dukungan anggaran dari dana desa mencapai hampir Rp 1 miliar per desa atau nagari.
Kedua, katanya, kegiatan usaha BUMDes berpeluang berimpitan dengan yang dilakukan oleh koperasi selama ini, sehingga akan terjadi persaingan antara dua lembaga itu. "Satu lembaga punya sokongan anggaran, satu lagi tidak. Tentu hasilnya bisa ditebak," kata dia.
Kemudian, orang-orang yang terlibat dalam BUMDes itu berpotensi sama dengan yang berperan dalam koperasi, karena untuk skala desa dan nagari yang masih lemah sumber daya manusia (SDM)-nya, biasa terjadi satu orang merangkap banyak jabatan dalam beberapa lembaga berbeda. Hal itu, katanya, akan membuat tidak saja peran BUMDes dan koperasi yang tumpang tindih, tetapi pengurusnya pula. Meski demikian Zirma berharap, sebelum BUMDes didirikan, semua potensi kendala itu bisa diantisipasi sehingga perannya tidak tumpang tindih, malah saling menguatkan dengan koperasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, dari 880 nagari/desa yang menerima kucuran dana desa, terdapat 345 nagari yang telah membentuk BUMNag atau BUMDes. Jumlah itu akan ditingkatkan menjadi 500 nagari dan desa pada akhir 2017.
Masing-masing BUMDes mendapat modal awal sebesar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta dengan bidang usaha disesuaikan potensi daerah. Ia optimistis lembaga itu bisa membantu perekonomian masyarakat desa/nagari di Sumbar.
