EKBIS.CO, JAKARTA -- Indonesia mendorong Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk tetap memprioritaskan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dinilai memiliki peranan besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Deny Wachyudi Kurnia, menyatakan hal tersebut dalam rangkaian sidang tingkat pejabat senior (Senior Officials Meeting/SOM) APEC, beserta sidang komite dan subforum di Ho Chi Minh City, Vietnam, 19-30 Agustus 2017.
"Perlu peningkatan kapasitas UMKM agar dapat bersaing secara global. Salah satu sasaran penting APEC adalah bagaimana peran UMKM dalam rantai produksi global, termasuk melalui penguatan e-commerce," kata Deny dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (2/9).
Pada Committee on Trade and Investment (CTI), yaitu badan yang menangani secara teknis isu-isu perdagangan dan investasi, beberapa agenda penting berhasil dikukuhkan untuk menjadi capaian (deliverables) masa kepemimpinan Vietnam 2017.
Beberapa agenda yang penting dampaknya bagi Indonesia antara lain UMKM dalam rantai perdagangan global, keuangan yang inklusif dan pembiayaan modal bagi UMKM, perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik, peningkatan konektivitas, perdagangan jasa, dan perdagangan digital.
Langkah selanjutnya, menurut Deny, adalah untuk memasukkan hasil-hasil sidang ke dalam deklarasi Menteri dan KTT APEC di Da Nang, Vietnam, bulan November yang akan datang. APEC menaruh perhatian khusus pada melesatnya pertumbuhan perdagangan digital.
Berdasarkan Euromonitor dan World Bank, penjualan global melalui perdagangan elektronik mencapai 1,32 triliun dolar AS pada tahun 2017, atau meningkat dari 995 miliar dolar AS dari dua tahun sebelumnya.
Deny menambahkan, tingginya pertumbuhan angka penjualan melalui perdagangan elektronik harus dipahami sebagai kesempatan besar bagi UMKM Indonesia untuk memanfaatkan sistem penjualan secara digital.
"Untuk itu, UMKM harus secepatnya meningkatkan daya saing, memahami skema perdagangan elektronik, dan memanfaatkannya dengan lebih baik," ujar Deny.
APEC juga memonitor keberhasilan kebijakan anggota dalam meningkatkan konektivitas di Asia Pasifik guna mempercepat dan mempermudah proses perdagangan dan investasi. Beberapa hambatan telah diidentifikasi dan disiapkan langkah penanganannya, yaitu terkait logistik, infrastruktur, regulasi, jasa, kepabeanan, dan e-commerce.
Di bidang jasa, APEC mendorong penerapan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) karena sektor jasa merupakan elemen penting bagi efisiensi sektor-sektor yang langsung menopang kegiatan perdagangan barang, investasi, dan daya saing ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga terus menekankan pentingnya pembangunan wilayah perdesaan dan pengentasan kemiskinan dalam proses mencapai komitmen APEC, yaitu terbukanya perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik atau Bogor Goals.
Deny mengatakan, Komitmen Bogor Goals tidak hanya semata-mata mewujudkan keterbukaan perdagangan dan investasi, namun juga memperkuat kerja sama pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
"Sekitar 2,1 miliar orang di kawasan Asia Pasifik hidup di bawah garis kemiskinan, jadi perlu dipikirkan bagaimana APEC dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan," kata Deny.
