Senin 18 Sep 2017 13:02 WIB

Anggota DPR Minta Pemda Serius Atasi Kemiskinan

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Effendi Simbolon
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Effendi Simbolon

EKBIS.CO,  MEDAN -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatra Utara pada 2016 sebanyak 1,455 juta jiwa. Dari jumlah tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.

Dari 33 kabupaten/kota, ada lima kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskin paling tinggi. Kelima daerah itu yakni Kota Medan (206,87 ribu) jiwa, Kabupaten Langkat (114,19 ribu) jiwa, Kabupaten Deliserdang (110,09 ribu) jiwa, Kabupaten Simalungun (92,19 ribu) jiwa, Kabupaten Asahan (84,35 ribu) jiwa, dan Kabupaten Serdang Bedagai (58,17 ribu) jiwa. 

Anggota Fraksi PDIP DPRm Effendi MS Simbolon berharap agar pemerintah daerah segera mencari solusi untuk mengatasi ini. Menurut anggota Komisi I DPR ini, penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah.

Untuk itu, kata Effendi MS Simbolon, pemda sebaiknya menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga, pengangguran di setiap daerah dan angka kemiskinan juga berkurang. 

"Menciptakan lapangan kerja tentunya juga bisa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang enterpreneur. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda. Sehingga, akan timbul enterpreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya, bukan pencari kerja," katanya, dalam siaran pers, Senin (18/9).

Kemiskinan juga ditimbulkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan. Perlu adanya perhatian khusus dari pemda dalam memberikan pendidikan ke masyarakat yang kurang mampu. Simbolon memisalkan, dengan memberikan beasiswa kepada pelajar kurang mampu. "Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat, bahkan sampai jenjang kuliah. Kebijakan yang diciptakan juga harus menyentuh kepada kepentingan masyarakat," ucapnya.

Effendi yang juga sebagai Ketua Umum PSBI menyatakan pembangunan ke setiap daerah juga mesti merata, sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo. Menurut dia, dana desa yang menjadi program pemerintah pusat itu diberikan demi pembangunan di setiap daerah merata. Seperti diketahui, pada 2018, anggaran desa dikisaran Rp 60 triliun untuk 74.910 desa di seluruh Indonesia. Pada 2018, dana desa ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement