EKBIS.CO, DEPOK -- Pemerintah melalui berbagai kementerian maupun lembaga ingin meningkatkan keterlibatan pesantren dalam perekonomian nasional. Akan tetapi, hal ini membutuhkan usaha serius, bukan hanya bermodal komitmen dan rekayasa kebijakan.
Saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (26/10), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu kekuatan ekonomi umat adalah pesantren. Oleh karena itu, pelibatan pesantren dalam pembangunan menjadi perhatian pemerintah.
"Kami mencoba menjadikan pesantren sebagai basis ekonomi nasional," kata Bambang. Secara spesifik, lanjut dia, pesantren ingin dilibatkan dalam sektor riil halal.
Namun, Bambang menyebutkan, pesantren masih menghadapi beragam tantangan. Mulai dari aspek kemandirian, keterbatasan tata kelola, pengembangan potensi pasar belum optimal, serta transfer pengetahuan terbatas.
Oleh karena itu, Bambang mengatakan, pemerintah sedang menyusun peta jalan pengembangan ekonomi pesantren, termasuk standar laporan keuangan pesantren. "Paling tidak di pesantren harus ditekankan perlunya keterbukaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar," ujarnya.
Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah ini juga mendorong pengembangan usaha percontohan, memfasilitasi pasar, berbagi pengetahuan, dan ujungnya pada induk usaha pesantren. Dengan demikian, kelak pesantren dapat memiliki kegiatan ekonomi inti yang menghadirkan kemandirian.
Lebih lanjut, Bambang membuka kesempatan kepada semua pihak untuk ikut mengembangkan ekonomi berbasis pesantren. Tidak eksklusif pada satu atau dua institusi semata. Hal yang tengah dilakukan saat ini, menurut dia, adalah membuat permodelan ekonomi berbasis pesantren. Bentuknya bisa kerja sama korporasi dengan UMKM, dalam hal ini pesantren. "Jadi, intinya kami ingin lahirkan wirausaha baru dari pesantren," kata Bambang.
Menurut Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Latihan Kementerian Agama, jumlah pesantren di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 25 ribu. Dari jumlah itu, tercatat jumlah santri mencapai 3,65 juta orang.
Imbauan agar pesantren, termasuk di dalamnya santri, untuk berkontribusi dalam perekonomian negara juga mengemuka pada Puncak Hari Santri Nasional, Ahad (22/10). Bertempat di GOR Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menjelaskan, pesantren sedang diarahkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. "Dan ini menjadi arus baru ekonomi Indonesia," ujarnya.
Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi pesantren, menurut Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, telah tampak di Pondok Pesantren Budi Mulya. Pesantren yang berlokasi di Sentolo itu telah memproduksi makanan dan bahkan sabun mandi. "Hal ini bisa dilakukan oleh pondok-pondok pesantren lainnya," kata Hasto.
Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI Yusuf Wibisono menilai, sebagai sebuah komitmen kebijakan, keinginan pemerintah memberdayakan pesantren patut diapresiasi. "Tapi, harus ada langkah konkret," ujarnya.
Menurut Yusuf, apabila keinginan ini berhasil, umat Islam akan menjadi pelaku utama perekonomian, bukan hanya pasar. Kendati begitu, dia mengatakan, pengembangan sektor riil halal dengan pelibatan pesantren tidak cukup sekadar retorika. Dibutuhkan kebijakan afirmatif jangka panjang dan ukuran capaian yang jelas.
"Pengembangan sektor riil itu lebih berat dari sektor keuangan. Setelah 25 tahun, sektor keuangan saja baru segini," kata Yusuf.
Dia menilai, pesantren masih mengalami kekurangan dari sisi tenaga ahli, lahan, dan modal untuk memandirikan ekonomi. Untuk itu, gagasan ini harus jelas titik mulanya. Misal yang menjadi target awal adalah menjadikan sebuah pesantren mandiri dalam bidang pangan.
"Kalau berlebih pangannya, baru bisa dijual. Tapi, ini butuh upaya tidak mudah, termasuk peningkatan kapasitas dan pengelolaan aset. Ini butuh visi panjang dan tidak cukup kalau pemerintah mendorong saja," ujar Yusuf.
Kesiapan pesantren, menurut dia, juga menjadi tanda tanya. Untuk itu, butuh intervensi banyak kebijakan, tidak hanya rekayasa teknis, tetapi juga sosial. "Karena ini juga berkaitan dengan mengubah cara pandang dari selama ini mengkaji kitab lalu jadi turun ke pertanian. Pola pikir dan pola konsumsi juga akan berubah. Tapi, ini tidak mustahil karena pesantren juga tidak menutup diri," kata Yusuf.
Pengelolaan pesantren yang sudah mumpuni, seperti Sidogiri di Pasuruan dan Gontor di Ponorogo. Kedua pesantren di Jawa Timur itu mengembangkan berbagai jenis usaha, mulai dari minimarket hingga jasa keuangan syariah.
Komitmen pesantren
Pesantren Sidogiri di Pasuruan merupakan salah satu pesantren yang telah maju secara ekonomi. Ini karena pesantren tersebut telah lama menggarap jasa keuangan syariah dengan mendirikan koperasi syariah BMT UGT Sidogiri.
Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri Mahmud Ali Zain mengatakan, agar pesantren mandiri secara ekonomi, harus berani dan berkomitmen untuk membantu masyarakat sekitar pesantren. Menurut dia, Pesantren Sidogiri sendiri hanya bermodal nekat untuk maju secara ekonomi.
"Jadi, sebenarnya tinggal komitmen dan keberanian pesantren saja untuk maju secara ekonomi. Yang kami istilahkan dengan bonek, bondo nekat, di situ sebenarnya. Artinya, kita harus berani," kata Zain.
Ia menyarankan agar pesantren di Indonesia tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Menurut dia, pesantren harus bisa hidup mandiri, seperti yang dilakukan Pesantren Sidogiri. Potensi untuk itu sudah ada, tinggal dimaksimalkan.
Menurut Zain, Pesantren Sidogiri tidak hanya bisa menggali potensi dari bidang koperasi syariah BMT. Bidang-bidang lain juga digarap, seperti pertanian, ritel, dan bahan bangunan. "Jadi, sebetulnya masyarakat masih menaruh kepercayaan yang besar terhadap pesantren. Kini, tinggal orang pesantrennya yang perlu memiliki skill atau kemampuan menggali potensi itu," kata Zain. (Editor: Muhammad Iqbal).
