EKBIS.CO, Oleh Muhammad Hafil/Wartawan Republika.co.id
Tidak ada kegiatan dan program apa pun yang berjalan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabar Subur di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Padahal, BUMDes ini sudah berdiri sejak 2015 setelah diundang-undangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur amanat pendirian sebuah badan usaha di desa.
Tidak berjalannya BUMDes itu karena belum ada dana yang dicairkan dari Desa Teluk Terate. Berdasarkan UU Desa, BUMDes seharusnya mendapat bantuan dana dari pemerintah desa setiap tahun. Namun, hingga 2016, belum ada yang dicairkan karena Pemerintah Desa Teluk Terate belum memprioritaskannya.
Padahal, keberadaan BUMDes ini menjadi salah satu upaya menggerakkan perekonomian warga. Pada saat itu banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang habis dimanfaatkan untuk kepentingan industri.
Selain itu, para pengurusnya belum memiliki pengetahuan memadai tentang pengelolaan sebuah badan usaha. “Keadaan itu berlangsung selama hampir dua tahun hingga 2017 awal,” kata Ketua BUMDes Sabar Subur, Royalidin, kepada Republika.co.id, belum lama ini.
Hingga akhirnya, pada awal 2017 datang tawaran dari PT Perusahan Gas Nasional (PGN) untuk menawarkan program corporate social responsibility (CSR) kepada BUMdes Sabar Subur. Untuk diketahui, PGN memiliki station di Bojonegara yang masuk dalam Kecamatan Kramatwatu.
Maka, tawaran itu tak disia-siakan oleh BUMdes Sabar Subur. PGN kemudian mendampingi BUMDes Sabar Subur dalam mengelola dana CSR. Menurut Royalidin, saat pendampingan itu, seluruh pengurus BUMDes yang berjumlah 22 orang diberikan pelatihan untuk mengelola sebuah badan usaha. Mereka dilatih membuat proposal, mengorganisasikan lembaga, dan pelatihan lainnya, seperti kewirausahaan.
BUMDes Sabar Subur ini memperoleh suntikan dana mencapai lebih dari Rp 100 juta. Setelah hampir satu tahun berjalan, sekarang BUMDes Sabar Subur telah menjalankan sejumlah programnya. Di antaranya, yaitu unit Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), unit jasa sewa, unit argobisnis, dan pelatihan ketenagakerjaan untuk warga.
Di samping itu, juga ada kegiatan sosial lainnya yang digerakkan oleh BUMDes Sabar Subur, seperti penghijauan dan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. “Sampai sekarang, kita mengelola BUMDes yang dikelola secara partisipatif, transparan, dan akuntabel,” kata Royalidin.
Salah satu unit yang menonjol adalah LKMS yang diberi nama Baitul Bai’i. LKMS ini menggunakan sistem syariah atau sistem bagi hasil. Nasabah diberi pembiayaan untuk usaha dengan nilai maksimal mencapai Rp 2 juta.
“Alhamdulillah, sekarang sudah banyak perkembangan dari nasabah. Mereka juga berterima kasih karena perekonomiannya jadi terbantu,” kata Ketua LKMS Baitul Ba’i, Muhiyi.
Menurut Muhiyi, masyarakat di desa ini kebanyakan sebelumnya berprofesi sebagai petani. Tapi, lahan pertanian mereka sekarang banyak yang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan industri. “Dari situlah, kita memikirkan bagaimana mengelola keuangan untuk mencari mata pencaharian yang baru,” katanya.
Mereka menggunakan uang pembiayaan itu untuk usaha. Di antaranya adalah untuk usaha warung kelontong, usaha kripik singkong, usaha bawang goreng, peternakan telur bebek, peternakan ikan lele, dan lainnya.
Untuk pengembalian bagi hasilnya, jatuh temponya bergantung kesepakatan saat akad. Ada yang setiap bulan, enam bulan, hingga satu tahun. Selama lima bulan berjalan ini, BUMDes sudah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sebanyak Rp 21 juta dari Rp 168,5 juta dana yang digulirkan. “Alhamdulillah, bagi hasilnya lancar,” kata Ruhiyi.
Sejauh ini, sudah ada 11 Kelompok Usaha Mikro (KUM) yang mendapatkan pembiayaan. Satu KUM terdiri atas 10 orang. Adapun target ke depan LKMS adalah memberikan pembiayaan untuk empat KUM lagi atau sekitar 40 orang lagi.
Ruhiyi berharap, ke depannya, PGN terus memberikan pembinaan kepada BUMDes Sabar Subur. Karena, untuk mengantisipasi semakin hilangnya lahan pertanian di Desa Teluk Terate. Sehingga, dengan berbagai pembinaan itu, BUMDes Sabar Subur bisa memberikan pelatihan kepada warga untuk memiliki modal kewirausahaan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Epon Anih Ratnasih, mengatakan, sangat menyambut baik upaya PGN dalam membantu BUMDes Sabar Subur di Desa Teluk Terate. Karena, dengan aktifnya BUMDes bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di bidang kewirausahaan.
“Berdasarkan pantauan saya, masyarakat senang dan sangat membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang usaha masyarakat,” kata Epon.
Epon berharap, bantuan CSR ini juga bisa disalurkan kepada desa-desa lainnya untuk mengembangkan BUMDes. Karena, dari total 326 desa yang terdapat di Kabupaten Serang, baru 38 desa yang memiliki BUMDes. Dari jumlah tersebut, 21 di antaranya dalam kondisi tidak aktif. “Padahal, BUMDes merupakan lini sektor yang penting untuk menunjang ekonomi masyarakat perdesaan,” ujarnya.
Desa binaan
BUMDes Sabar Subur di Kecamatan Kramatwatu merupakan bagian dari program CSR dengan nama Desa Binaan yang bertujuan membangun kemandirian masyarakat sekitar offtake station PGN. Program Desa Binaan ini telah dilaksanakan di empat lokasi offtake station utama PGN, yakni Station Bojonegara, Serang, Banten; Station Pagardewa, Muara Enim, Palembang, Sumatra Selatan; Station Labuhan Maringgai, Lampung; dan Station Panaran, Batam.
"Kegiatan Desa Binaan, antara lain, melakukan pembuatan dan pelatihan kelembagaan masyarakat, pelatihan keterampilan untuk masyarakat, dan pengembangan usaha masyarakat," kata Division Head CSR PGN Enik Indriastuti.
Dalam mengembangkan program CSR, PGN selalu mengembangkan berbagai program yang ditujukan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. Program itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjadi solusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Setiap program CSR yang dijalankan perusahaan selalu mengacu kepada delapan pilar CSR PGN. Pilar-pilar tersebut adalah bantuan terhadap korban bencana alam, bantuan dalam bidang pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan UKM.
