EKBIS.CO, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi, kebijakan pemerintah yang mengawali 2018, dengan mengeluarkan kebijakan tidak populis. Yakni, menghapus subsidi benih padi.
Bambang berpendapat, kebijakan ini dipastikan menekan para petani sekaligus menurunkan gairah menanam padi. Rencananya, subsidi sebesar Rp 1,3 triliun per tahun, akan dihapus pada 2018 ini.
"Rencana pemerintah menghapuskan subsidi benih padi untuk petani dikhawatirkan akan membuat gairah petani semakin menciut. Dampaknya, benih padi yang selama ini hanya Rp 2.500 per kg, akan menjadi Rp 11 ribu per kg," papar Bambang, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (2/1).
Harga tersebut mungkin akan jauh lebih tinggi lagi saat memasuki musim tanam. Permintaan benih akan tinggi dan pasar bebas diberlakukan. Bambang mengkhawatirkan, saat benih padi unggulan menjadi mahal, petani pun malas bertani.
"Kondisi ini bisa menyusutkan area sawah dan pasokan beras pun akan merosot tajam. Jika area tanam padinya berkurang tentu pupuk subsidi juga tidak terserap maksimal," katanya.
Anggota F-Gerindra ini mengatkaan, saat benih padi unggulan bersertifikat menjadi mahal, maka mungkin saja para petani memilih benih sendiri yang kualitasnya tidak terjamin. Akhirnya, benih yang beredar di kalangan petani adalah yang berkualitas rendah dengan rendemen yang tidak maksimal.
"Dicabutnya subsidi benih ini tak hanya menyurutkan semangat petani, PT Pertani sendiri mengaku kecewa, apalagi saat ini mereka sedang menyiapkan varietas baru," ungkap Bambang.
Varietas itu adalah Impari 30, Impari 32, dan Impari 33 yang digadang-gadang mampu menggantikan varietas Ciherang yang selama ini sudah menjadi andalan petani. Varietas Impari disinyalir akan menghasilkan panen hingga 10 ton per hektar. Sedangkan Ciherang 8 ton per hektar area penanaman padi. Rasa dua varietas ini hampir sama. Hanya saja produktivitas Impari lebih unggul.
"Saya geram dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Kita mengharapkan tidak hanya subsidi pupuk saja yg diberikan, melainkan subsidi benih juga harus diberikan sehingga bisa sinkron," tuturnya.
Dikatakan Bambang, pupuk dan benih sangat dibutuhkan petani. Maka dengan demikian, pemerintah harusnya ada untuk petani, tapi mengapa kini malah menekan petani. Kata Bambang, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka bukan lagi swasembada pangan yang terganggu, tapi Indonesia justru semakin terpuruk.
