EKBIS.CO, JAKARTA -- Sejumlah pemerintah daerah menolak kehadiran beras impor asal Thailand dan Vietnam yang didatangkan pemerintah pusat pada akhir Januari nanti. Beras impor sebanyak 500 ribu ton itu dinilai akan mengacaukan beras lokal yang mulai dipanen petani bulan ini dan puncaknya pada Februari.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang, Jumat (12/1) mengatakan, Banten menolak masuknya beras impor ke wilayahnya. Alasannya, saat ini di Banten sedang berlangsung panen setiap hari di sejumlah wilayah sentra padi. "Perkiraan produksi Januari hingga Maret 2018 sebesar 512.388 ton beras melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Banten selama Januari-Maret sebesar 324.000 ton beras," kata Agus Tauchid.
Dengan demikian, terdapat kelebihan produksi sebesar 188.388 ton beras pada perkiraan musim panen Januari-Maret 2018. Selain itu, kata dia, stok beras di Bulog Banten tersedia 6.295 ton beras atau cukup untuk ketahanan stok selama 2,6 bulan ke depan. "Jadi sebenarnya impor beras tidak diperlukan, dan kita harus menyelamatkan gabah hasil panen petani," kata Agus.
Selain itu juga, kata dia, panen raya padi di Banten akan dimulai pekan pertama Februari 2018 ini. "Mari kita selamatkan petani Banten dengan tidak mengimpor beras," kata Agus.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mendadak mengumumkan impor beras sebanyak 500 ribu ton pada akhir Januari nanti. Alasannya, impor dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga jual beras di tingkat pengecer.
Dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menyatakan tidak serta merta menerima pasokan beras impor sebelum memastikan adanya kebutuhan mendesak dari konsumen di daerahnya. "Kami akan menentukan perlu atau tidak tambahan beras dari luar. Baru kami kaji kapan dan berapa angkanya," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tri Saktiyana di Yogyakarta, Jumat (12/1).
Menurut Tri, sebelum memutuskan menerima pasokan beras dari luar daerah atau impor, Disperindag DIY akan memprioritaskan pengendalian harga beras dengan menggandeng Badan Urusan Logistik (Bulog) DIY. "Kami akan lihat apakah ada gejolak harga beras signifikan di pasar lokal. Kami akan semaksimal mungkin mengendalikan harga beras di DIY," kata dia.
Ia mengatakan, bersama Bulog DIY, Disperindag DIY akan melakukan penawaran ke pemerintah kabupaten/kota mengenai perlu atau tidaknya penyelenggaraan operasi pasar (OP) beras. "Akan kami tawari perlu OP atau tidak, kapan waktunya dan seberapa banyak kebutuhannya," kata dia.
Selain itu, lanjut Tri, Disperindag DIY juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentang pengelolaan tata niaga beras yang diharapkan menjadi solusi menekan lonjakan harga komoditas itu di pasaran.
Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian kembali melakukan panen padi di Kabupaten Sleman. Kali ini, panen padi dilakukan di Dusun Majasem, Desa Madureja, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY. Kamis (11/1).
Impor bersamaan dengan panen
Sejumlah petani di selatan Kabupaten Sukabumi khawatir impor beras pemerintah bersamaan waktunya dengan awal panen. Petani khawatir beras impor akan menyebabkan harga beras di pasaran pada musim panen mengalami penurunan. "Kalau dilakukan bersamaan dengan musim panen maka dikhawatirkan akan merugikan petani, " ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Surade, Sukabumi H Sahlan kepada //Republika.co.id, Jumat (12/1).
Menurut dia, musim panen padi di selatan Sukabumi akan berlangsung pada akhir Januari atau awal Februari 2018 serta mencapai puncaknya di pertengahan dan akhir Februari. Sehingga dikhawatirkan keberadaan impor beras ini akan menjatuhkan harga beras dari produk lokal.
Petani, ungkap Sahlan, berharap jika pemerintah tetap melakukan impor maka harus disesuaikan dengan kebutuhan. "Jangan sampai keberadaan beras impor melimpah dan bersaing dengan beras lokal di pasaran," katanya.
Sahlan mengatakan, harga beras pada musim panen ini diharapkan bisa sesuai dengan keinginan petani atau di atas biaya operasional. Dalam artian, petani masih berharap adanya keuntungan ketika menanam padi.
Selama ini, ujar Sahlan, petani menanam padi juga dengan memperhatikan aspek sosial. "Kami menanam padi selain untuk memenuhi ketahanan keluarga juga digunakan oleh orang lain baik Sukabumi, Jawa Barat maupun nasional, " kata dia.
Impor bentuk cinta pemerintah
Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempunyai alasan sendiri mengapa pemerintah perlu mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Ia mengatakan impor beras sebesar 500 ribu ton itu adalah bentuk cinta pemerintah pada masyarakat.
"Itu (impor) menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Presiden begitu mencintai rakyat. Tidak ingin di konsumen tinggi, petani tidak boleh rugi," ujar Amran di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/1).
Menurut Amran, jumlah impor beras yang rencananya akan dilakukan pada akhir Januari 2018 tidak signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat per bulan."Ada sedikit, berapa sih kalau 500 ribu (ton) itu. Kebutuhan kita kan 2,5 juta (ton) per bulan. Itu setara dengan enam hari," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah akhirnya memutuskan melakukan impor beras khusus dari Thailand dan Vietnam. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, beras yang akan diimpor adalah beras kualitas khusus yang tidak ditanam di Indonesia. Jenis beras itu memiliki spesifikasi bulir patah di bawah lima persen. Meski masuk dalam golongan beras khusus, komoditas pangan utama itu akan dijual dengan harga medium.
Pemerintah sendiri telah menunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai perusahaan yang akan melakukan impor. Meski pemerintah mengakui panen mulai terjadi, namun pasokan beras dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sementara, panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada Februari-Maret mendatang.
