EKBIS.CO, JAKARTA -- Perbedaan data mengenai pasokan beras antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menimbulkan polemik. Kementan mengklaim produksi beras telah mencukupi kebutuhan nasional sementara Kemendag justru mengambil langkah impor beras untuk menstabilisasi harga di pasar.
Direktur Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Anggoro Dwitjahyono mengatakan,BPS saat ini akan melakukan perbaikan terkait data beras. Hal itu guna memberikan referensi terkait data beras yang lebih akurat.
"BPS sedang melakukan perbaikan, nanti akan ada rilis. Sekarang ini memang belum ada (data beras). Tapi nanti akan ada," ujar Anggoro di Kantor BPS, Senin (15/1).
Anggoro menilai, perbedaan sikap antara dua kementerian tersebut akibat perbedaan cara memandang data. "Mungkin kalau dari sisi Kementan dia melihat produksinya, kondisi produksi pada posisi tertentu. Sementara, dari perdagangan melihat dari harganya," ujarnya.
Menurut Anggoro, nantinya BPS akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk bisa mendapatkan data beras nasional.
Di tempat terpisah, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, sejak 2016 BPS tidak lagi merilis data produksi pangan. Hal ini, kata Kecuk, karena pihak BPS juga sedang melakukan perbaikan pengambilan sample. Kecuk tak menampik jika data yang selama ini ada tentang pertanian kerap over estimated.
"Tapi dalam perbaikan kita ingin transparan supaya semuanya bisa mengecek," ujar Kecuk.
Mulai Januari ini kata Kecuk, BPS akan mulai lagi melakukan pengambilan sample. Untuk sementara waktu, uji coba akan dilakukan diseluruh Provinsi Jawa kecuali DKI Jakarta.
"Nanti ada peta administrasi dari BPS, dari peta itu diambil sampel dan titik tertentu yang koordinatnya dimatikan. bps sedang melakuka ujicoba di seluruh prov Jawa kecuali dki jakarta hasil itu perlu kita konfirmasi mulai bulan ini BPS melakukan pendataan supaya semuanya setransparan mungkin,"ujar Kecuk.
