EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Desa (Kemendes) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk untuk mewujudkan korporatisasi petani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerja sama ini sejalan dengan tujuan pengembangan kawasan transmigrasi yakni menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan. Target tersebut diraih melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sebagai perwujudan implementasi Nawacita ketiga Membangun Indonesia dari Pinggiran.
Salah satu wilayah yang dikembangkan dalam kerja sama tersebut yakni Kawasan Transmigrasi (KTM) Mesuji, Lampung. Implementasi Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi di KTM Mesuji didasari oleh pelaku industri pertanian di kawasan tersebut. Dengan sawah seluas 41.354 hektare dan produksi 210.903 ton dalam 1,5 masa tanam, dapat dihitung pendapatan petani dari on farm rata-rata sebesar Rp 2,9 juta per bulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mesuji Rp 1,9 juta per bulan. Hal itu belum termasuk pendapatan dari pertanian komoditas lainnya seperti jagung dengan luas tanam 3.480,5 hektare, karet dengan luas taman 27.853 hektare, dan sawit dengan luas tanam 22.029 hektare.
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menjelaskan Program Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengintegrasikan seluruh sektor, mulai dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) hingga Perbankan. "Integrasi dimulai sejak awal, yakni pertama, dengan penataan data RDKK menjadi Kartu Tani yang di dalamnya sudah tersedia informasi petani untuk penyaluran subsidi pupuk, sehingga petani lebih nyaman dalam berproduksi," kata Baiquni melalui siaran pers, Ahad (21/1).
Kedua, lanjutnya, hasil panen kemudian dibeli oleh RMP yang dibiayai oleh bank. Sedangkan untuk proses pengeringan akan dilakukan oleh unit usaha BUMDes. Ketiga, Penjualan hasil RMP dilakukan secara terintegrasi, baik secara offline melalui pasar reguler dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), juga secara online melalui Bumdes-Mall.com.
"Semua transaksi dilakukan secara non-tunai atau cashless melalui agen bank sehingga dapat meminimalisasi adanya pungutan yang merugikan petani," jelasnya.
Dia menambahkan, BUMDes memiliki peranan yang penting dalam Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini, BNI telah mengembangkan 19 BUMDes di Mesuji yang telah memiliki aktivitas usaha.
Setiap BUMDes ditingkatkan kapasitasnya agar dapat menjadi agen bank yang di BNI disebut Agen46. "Status Agen46 tersebut memperkaya layanan BUMDes tersebut yang sebelumnya sudah menjadi agen pupuk atau pengecer pupuk, sebagai pengelola pasar, pengelola listrik atau air desa, hingga penyedia jasa transportasi," imbuhnya.
Untuk memperkuat pertanian di Mesuji, BNI juga menggelontorkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). BNI memberikan 19 handtractor untuk digunakan petani di 19 BUMDes yang telah berstatus sebagai Agen46 dalam acara peluncuran kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Kawasan Transmigrasi (KTM) Mesuji, Lampung, Ahad (21/1).
Pada kesempatan yang sama, BNI juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian terintegrasi dari dukungan korporasi pada pengembangan sektor pertanian di Mesuji dan sekitarnya.
Pada 2018 ini, Dana Desa di Kabupaten Mesuji sebesar Rp 87,13 miliar yang akan disalurkan untuk 105 desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, berharap Dana Desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa termasuk digunakan untuk empat Program Prioritas Pembangunan Desa yakni, PRUKADES, Embung, BUMDes, dan Sarana Olahraga Desa.
