EKBIS.CO, DENSPASAR -- PT Angkasa Pura I (Persero) mengejar target penyelesaian tiga paket proyek pengembangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Bandara tersebut ditargetkan selesai 31 Agustus 2018 sebelum pertemuan IMF dan Bank Dunia.
"Per minggu pertama Agustus ini, pembangunan fasilitas bandara telah melewati separuh dari keseluruhan tahapan," kata General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi di Denpasar, Kamis (9/8).
Yanus menjelaskan pembangunan Paket I meliputi pengurugan lahan sisi barat dan pembangunan apron barat. Realisasi pembangunannya mencapai 53,48 persen.
Saat ini, sejumlah petugas dan alat berat dikerahkan untuk mengejar penyelesaian pematangan lahan. Pekerjaan ini dilakukan oleh kontraktor BUMN PT Pembangunan Perumahan Tbk.
Pengurugan lahan seluas enam hektare itu merupakan proyek jangka pendek untuk menambah lahan apron pesawat menjelang pertemuan IMF dan Bank Dunia. Total lahan yang akan diurug untuk kepentingan jangka panjang mencapai 48 hektare.
Untuk konstruksi apron sebelah timur dan pemindahan pengelolaan limbah yang masuk dalam paket II, realisasi pembangunanya sudah mencapai 80,12 persen. Proyek pengembangan tempat parkir pesawat sebelah timur bandara itu dikerjakan oleh kontraktor BUMN Nindya Karya.
Sementara itu, pengerjaan Paket III kini mencapai 66,72 persen. Paket yang dikerjakan kontraktor Amarta Karya (Amka) itu meliputi pembangunan Gedung VVIP, Base Ops TNI AU, dan penggantian sarana untuk maskapai penerbangan,
Saat pengerjaan proyek itu rampung, dijadwalkan seluruh fasilitas baru itu akan diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan pada September 2018. Pihak bandara juga akan mengantisipasi jumlah pesawat kepala negara yang parkir dan memperhitungkan delegasi yang menggunakan pesawat pribadi sehingga kegiatan operasional reguler dan aspek keamanan berjalan tanpa kendala.
Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Ajang tersebut rencananya dihadiri lebih dari 15 ribu delegasi dari 189 negara mulai dari kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, pelaku bisnis, media, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.
