EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah diminta segera mengatasi defisit transaksi berjalan dalam neraca perdagangan. Hal ini diperlukan untuk membantu menambah devisa dalam rangka stabilisasi perekonomian di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.
"Strateginya adalah menekan defisit transaksi berjalan," kata Ekonom Indef, Bhima Yudistira Adhinegara, Kamis (16/8).
Menurut dia, untuk melakukan hal tersebut ada beberapa aspek yang perlu dilakukan yaitu dengan mendorong ekspor serta mengendalikan impor. Ia menyatakan apresiasinya atas langkah pemerintah setelah kabinet terbatas yang dengan cepat menetapkan langkah tegas untuk mengendalikan impor.
Baca juga, Menkeu: Defisit Anggaran 1,02 Persen
Namun, lanjutnya, hal itu juga perlu dilakukan dengan hati-hati karena bila ada penghentian impor bahan baku, maka juga bakal berdampak kepada kinerja manufaktur. Bhima juga menginginkan agar pemerintah dapat mengurangi belanja negara yang sifatnya konsumtif dan meningkatkan alokasi belanja yang sifatnya produktif seperti dana desa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8) menegaskan bahwa memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, agar ketahanan ekonomi semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki.
"Kita juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang aman," kata Presiden.
Baca juga, BI: Defisit Transaksi Berjalan Mencapai 8 Miliar Dolar AS
Menurut Presiden, dilihat dari sisi fiskal, sekarang ini Menteri Keuangan telah mengelola dengan sangat hati-hati, sehingga defisit APBN bisa di angka 2,12 dan tahun depan sudah akan turun di bawah. Untuk itu, lanjut Presiden mengulang kembali pernyataannya, bahwa anggaran belanja modal harus diperbesar terus, dan dari sisi moneter, pengelolaan oleh Bank Indonesia juga sangat hati-hati.
Untuk memperkuat cadangan devisa, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi meminta penjelasan mengenai progres di lapangan atas sejumlah langkah yang diputuskan, seperti percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel B20, kemudian peningkatan Penggunaan Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terutama untuk BUMN-BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen-komponen impor agar.
Selain itu juga di Kementerian Perdagangan, di Bea Cukai, pengendalian impor, Presiden menekankan agar betul-betul dicermati secara detail dan cepat, sehingga impor-impor barang yang memang sangat penting dan sangat tidak penting itu bisa diketahui.
Presiden juga mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan, karea sektor pariwisata tersebut dinilai akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa.
