EKBIS.CO, JAKARTA – Semua pihak harus memahami duduk permasalahan impor beras sebelum memberikan pernyataan publik yang berpotensi menambah rumit masalah. Peneliti Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch Pri Menix Dey mengatakan, pernyataan yang menyalahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait impor beras merupakan pernyataan yang salah alamat, tidak akurat, dan bukti ketidakpahaman kondisi pangan di dalam negeri.
Menurut Pri, domain impor beras berada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan bukan di Kementerian Pertanian (Kementan). “Jadi, seharusnya pertanyaannya adalah kenapa Kemendag terkesan ngotot mengeluarkan ijin impor? Ini yang harus dipertanyakan,” kata Pri dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (22/9).
Pri mencontohkan pernyataan anggota Komisi IV dari Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir yang menyalahkan Kementan atas masalah impor beras. Apalagi, Inas juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan ketidakpercayaan terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan Kementan sebagai dasar penetapan produksi tahunan.
“Pernyataan ini menunjukkan yang bersangkutan tidak paham dengan kondisi pangan nasional dan terkesan hanya selalu menyalahkan Menteri Pertanian bila ada masalah terkait impor,” kata dia.
Pri pun meragukan kenetralan pernyataan Inas dalam masalah ini. Kalau memang tidak ada kepentingan tertentu, seharusnya Inas juga bertanya mengenai amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 mengenai Sistem Resi Gudang yang sampai sekarang belum ada. Padahal, resi gudang merupakan tanggung jawab Kemendag.
Di sisi lain, Pri melanjutkan, sebagian besar anggota Komisi IV DPR justru mengapresiasi kinerja Mentan dan keberhasilan program-program Kementan. Mereka menilai, Andi Amran telah menunjukkan kerja maksimal dalam menjaga stok ketersediaan pangan. Produksi di sektor pertanian pun masih dianggap optimal.
Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar menyampaikan, Mentan telah menunjukkan hasil kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui capaian produksi di beberapa subsektor pertanian yang baik. “Sektor pertanian masih positif, cukup bagus produksinya. Bisa kontribusi yang maksimal buat sumber devisa negara,” ujarnya.
Mindo mengungkapkan, di bawah kendali Amran Sulaiman, sektor pertanian seolah menjadi investor lokal yang menyumbangkan keuntungan finansial sangat besar. “Kalau secara kerja menjaga kecukupan dari komoditas pertanian, Mentan sudah bekerja menjaganya dengan baik. Seharusnya ikut didorong oleh lintas sektor instansi lainnya agar semakin baik,” ucap Mindo.
Mengenai produksi beras nasional, Mindo beranggapan, kerja Amran patut mendapat apresiasi. Hal itu bisa ditelusuri melalui data BPS yang menyebutkan beras bukan penyebab inflasi per Juli 2018. “Data itu kan menunjukkan kerja Kementerian Pertanian cukup bagus ya. Artinya, kebutuhan produksi beras cukup di tingkat konsumsi pasaran sehingga memengaruhi harga yang tidak bergejolak dan naiknya nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan,” kata Mindo.
Anggota Komisi IV DPR lainnya, Endang Srikarti Handayani menyampaikan, Kementan pasti sudah memiliki data beras yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. “Nanti kan tinggal dipaparkan, apa ada sinkronisasi berdasarkan perhitungan BPS? Tapi kan yang patut diapresiasi bahwa Mentan sudah menunjukkan tecapainya peningkatan hasil produksi komoditas pertanian. Aapalagi, sudah ada ekspornya,” ujar Endang.
Selaras dengan rekannya di Komisi IV DPR, Michael Wattimena menuturkan, panen produksi padi bisa dikategorikan baik. Bahkan, Mentan berani menjamin bahwa panen padi tetap aman di musim kemarau. “Artinya, stok beras cukup aman kalau dilihat dari aspek panennya. Kan Mentan yang punya data panen padi berapa banyaknya. Data yang diterbitkan Kementan kan luas tanam padi bertambah. Itu bisa diperhitungkan waktu untuk kecukupan ketersediaan beras,” ujar dia.
Michael menambahkan, selama ini belum ada kinerja yang tidak wajar dari Mentan Amran Sulaiman terkait urusan produksi pertanian. Oleh sebab itu. Dia meminta semua pihak memberikan dukungan kepada Mentan, khususnya yang berhubungan dengan stok beras.
Berdasarkan data BPS pada sektor pertanian, tercatat ada pertumbuhan yang lebih baik untuk nilai tukar petani sebesar 0,89 persen pada Agustus dibandingkan Juli tahun ini. Nilai Tukar Petani (NTP) khusus tanaman pangan yang pun naik 1,28 persen pada Agustus 2018 dibandikan Juli 2018.
Mengacu data Perum Bulog, jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September 2018 mencapai 2,24 juta ton, jauh di atas batas aman stok CBP yang ditetapkan sekitar 1-1,5 juta ton. Selain itu, mengacu hasil survei Kementan per pecan kedua September 2018, terdapat stok beras di penggilingan yang mencapai jumlah 1,48 juta ton. Ketersediaan beras tersebut belum menghitung stok beras di masyarakat lainnya, seperti di tingkat rumah tangga dan para pedagang.
Menurut pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia Nur Fahmi BP, semua angka-angka itu membuktikan Kementan telah optimal dalam mencapai target-target kinerjanya. “Lihat saja data yang dirilis BPS terakhir. Lalu, lihat juga menurunnya angka penduduk miskin di desa yang mayoritas adalah petani pekerjaannya. Itu saja sudah bukti yang paling nyata program Kementan berhasil optimal,” kata Fahmi.
