REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor industri halal. Hal ini tercermin dari persentase penduduk Indonesia yang merupakan 12,7 persen dari populasi penduduk Muslim dunia.
BACA JUGA:
Penduduk Muslim Indonesia juga sadar akan akan pentingnya konsumsi sektor industri halal. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah --khususnya sektor industri halal-- Perry menyatakan BI bersama dengan pemerintah dan institusi terkait berpegang pada prinsip 4C.
Yaitu, komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait (Commitment), program yang konkret sehingga mudah untuk diimplementasikan (Concrete), sinergitas antara lembaga dan pihak terkait (Collaborative), serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal (Campaign).
Laju pertumbuhan industri halal global meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari 7,5 persen pada 2015 menjadi lebih dari 8 persen pada tahun 2016.
"Nilainya diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun seterusnya," kata dia dalam "Indonesia International Halal Lifestyle Conference and Business Forum" di Jakarta, Rabu (3/10).
Sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem halal value chain, Bank Indonesia telah melaksanakan sejumlah program. Seperti pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian, makanan dan fesyen, pariwisata serta energi terbarukan.
Bank Indonesia juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi 134 pesantren di 31 wilayah yang tersebar di Indonesia. Dalam rangka mendukung program pemberdayaan industri halal, BI bekerja sama dengan lembaga zakat, mengoptimalkan dana sosial syariah seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tunai, sebagai salah satu sumber pembiayaan syariah.
BI memandang pentingnya mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang.
Ke depan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, kata Perry, diperlukan peran aktif semua pihak. Ini mencakup pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, maupun dunia pendidikan.
Sebagai anggota Komite Nasional Keuangan Islam (KNKS), BI akan senantiasa bekerja erat dengan kementerian dan otoritas. "Juga, mensinergikan program lintas sektoral untuk mencapai tujuan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional," kata Perry.
