EKBIS.CO,  JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo (Jokowi) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menghadiri kegiatan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Tangerang, Banten, Ahad (4/11) lalu.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dana desa sejak 2015 hingga saat ini totalnya mencapai Rp 187 triliun. Ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada desa.

Presiden Joko Widodo sosialisasikan prioritas penggunaan dana desa.

Menurutnya banyak manfaat dari dana desa yang diberikan untuk desa. Bahkan, dari dana desa turut mendukung menurunnya angka kemiskinan di desa dibandingkan dengan di kota. Bahkan, angka stunting atau kekurangan gizi juga mengalami penurunan.

"Penurunannya tajam sekali. Belum lagi jalan desa, embung, sanitasi, jembatan kecil, PAUD, Polindes yang telah dibangun dari dana desa juga angkanya meningkat signifikan. Saya hampir setiap ke daerah, saya cek progresnya dan perkembangannya sepeti apa. Banyak yang sudah dirasakan dari dana desa," katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa sejumlah negara telah melihat dan memiliki keinginan untuk meniru yang namanya dana desa. Dari bagaimana caranya ada dana desa, bagaimana transfernya hingga ke bagaimana penggunaan dana desa itu.

Presiden Jokowi berharap, dana desa yang pada tahun 2019 dinaikan dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun bisa dimanfaatkan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan inovasi desa. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk wisata-wisata desa.

Presiden berharap ke depan penggunaan dana desa tidak hanya urusan infrastruktur saja, tetapi mulai digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan inovasi-inovasi desa. Seperti pemberdayaan PAUD bisa diberikan dari dana desa, agar anak-anak ini memiliki gizi yang baik sehat dan cerdas.

Presiden Jokowi dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menghadiri sosialisasi prioritas penggunaan dana desa.

"Kalau bisa juga ada wisata-wisata desa yang diangkat. Sehingga yang namanya dana desa itu jelas memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di desa," katanya.

Terkait pemberdayaan ekonomi, Jokowi meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk bisa melakukan kerja sama dengan dunia usaha. Agar hasil produksi dari masyarakat desa bisa diterima.

"Kerja sama dengan pabrik-pabrik, industri dan perusahaan-perusahaan sehingga yang namanya produksi didesa semua itu bisa terserap. Jangan sampai produksinya bisa. Tapi yang beli gak ada. Jadi, hati-hati jangan nanam dulu baru cari pembeli. Pastikan dulu pasarnya," katanya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo usai mendampingi Jokowi mengatakan bahwa Kemendes PDTT telah menjalankan ‎terkait kerja sama dengan perusahaan untuk memasarkan produk dari desa. Yakni melalui program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) yang hingga saat ini sudah ada di 128 kabupaten dan bekerja sama dengan 68 perusahaan.

"Kerja sama dengan perusahaan ‎akan terus ditingkatkan melalui Prukades yang dapat mempertemukan antara pihak dunia usaha, daerah serta perbankan agar ekonomi desa maupun masyarakat desa bisa turut meningkat," katanya seperti dalam siaran pers.

Kepada para pendamping desa, Menteri Eko juga berpesan untuk terus mendampingi dana desa. Agar penggunaanya tepat sasaran dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat yang ada di desa.

Lebih lanjut, Menteri Eko menyampaikan bahwa Kemendes PDTT bersama dengan Bank Dunia telah nelakukan pendampingan dalam program Bursa Inovasi Desa. Ini dilakukan di 434 kabupaten di seluruh Indonesia.

Tujuan dari Bursa Inovasi Desa adalah untuk membuat inkubasi agar masyarakat desa membuat inovasi-inovasi dalam penggunaan dana desa untuk peningkatan SDM. Serta menciptakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi desanya.

"Hasil dari inovasi tersebut didokumentasikan baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun video agar bisa diikuti dan dikembangkan oleh masyarakat dari desa lain di Indonesia," kata Eko.

Sama halnya dengan Presiden Jokowi, Menteri Eko menyampaikan terkait prioritas penggunaan dana desa yang diimbau agar diarahkan ke arah kegiatan program pemberdayaan masyarakat, Ekonomi desa, dan inovasi desa. Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa-desa di Indonesia, maka prioritas penggunaan dana desa mulai diarahkan untuk lebih pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa.

"Diharapkan melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi akan mempersiapkan desa-desa menjadi desa yang mandiri," katanya.

Kegiatan Sosialisasi Prioritas Penggunaan dana desa ini dikuti oleh: Kepala Desa, Petugas Posyandu, Petugas PAUD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tangerang, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Camat se-Provinsi Banten,Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), dan Tenaga Pendamping Profesional.