EKBIS.CO, DEPOK – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Kementerian PPN/Bappenas menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang menjadi penyempurna Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Hal tersebut dalam rangka mendorong pembangunan ekosistem yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Terkait hal tersebut, KNKS menggelar public hearing di kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STEI) SEBI Depok, Jawa Barat, Kamis (27/12). “Public hearing ini sangat penting untuk menampung saran dan masukan dengan mengundang seluruh stakeholder, baik akademisi maupun praktisi,” kata Ketua SEBI, Sigit Pramono PhD saat membuka public hearing tersebut seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (27/12).
Dalam kesempatan tersebut, sebagai akademisi yang turut mendesai masterplan, Dr Nur Hidayah memaparkan, ke depan terdapat beberapa strategi dasar dan utama yang perlu diwujudkan dalam menyokong keberhasilan atas target-target yang ditetapkan. “Dalam hal ini kebutuhan riset dan kolaborasi merupakan isu utama yang ditekankan,” ujar Nur Hidayah.
Sebagai penanggap, Azis Budi Setiawan, mengatakan bahwa ekonomi syariah di Indonesia saat ini besar di retorika tapi di level pelaksanaan koordinasi kelembagaan masih cukup berat dan kebijakan eksekusi masih lambat. “Sehingga, Indonesia perlu mempersiapkan segala prasyarat untuk menjadi negara ke-4 dengan GDP terbesar di dunia,” tuturnya.
Prof Dr Muhammad bin Said selaku pembicara menyampaikan optimisme dalam mengaplikasikan ekonomi syariah di Indonesia. “Meski masih kecil, namun berapa banyak yang kecil itu mengalahkan yang besar. Sinergi dan fokus pada pengembangan setiap sektor merupakan kuncinya,” tegasnya.
Safri Haliding, selaku perwakilan KNKS mengatakan, industri halal, keuangan sosial, dan platform digital merupakan tiga industri prioritas. Meski saat ini koordinasi antara KNKS dan seluruh stakeholder masih menjadi hambatan besar. “Prioritas ketiga hal di atas sangat penting agar Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global,” papar Safri Haliding.
