EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Presiden menyampaikan beberapa usulan untuk mengatasi defisit anggaran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pertama, sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Bambang Widianto dengan menaikkan premi iuran asurasi BPJS Kesehatan.
Itu disampaikan Bambang, usai Wapres JK menerima keluhan pengurus pusat Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi soal tagihan obat-obatan yang belum terbayar, Rabu (30/1). "Defisit di BPJS harus ditangani. Kalau Pak Wapres usulannya satu, pasti naikin premi, tapi itu juga barangkali belum cukup," ujar Bambang di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/1).
Sebab, saat ini premi iuran BPJS Kesehatan tidak cukup untuk membiayai seluruh tagihan BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, Bambang menyebut Wapres JK juga mengusulkan ada pembatasan jenis penyakit yang biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Namun hingga saat ini, usulan tersebut belum pasti terealisasi. "Lagi digodok sama Menkes. Itu belum final. Permennya udah keluar, tapi ternyata musti dibahas lagi," ujar Bambang.
Selanjutnya, usulan JK lainnya agar ada pembagian beban pembiayaan manfaat BPJS Kesehatan atau desentralisasi dengan Pemerintah daerah. Menurutnya, JK menilai perlunya BPJS Kesehatan mempertimbangkan pembagian beban, agar tidak semua membebani Pemerintah pusat.
Dengan begitu kata Bambang, Pemerintah daerah akan mendapatkan pagu anggaran untuk BPJS Kesehatan yang akan digunakan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. "Iya bersama BPJS daerah. Pengennya beliau (JK) kan begitu tapi BPJS kayaknya agak susah untuk dorong gitu. Kalau sekarang kan sistemnya RS daerah menagih ke pusat baru dibayar. Kata wapres udahlah kasih duitnya ke sana (daerah) semua gede tuh duitnya. Nanti kalau kurang, baru pemerintah daerah bayar," ujar Bambang.
Ia mencontohkan hitung-hitungan jumlah peserta BPJS Kesehatan di daerah, maka yang dianggarkan sesuai dengan jumlah peserta dikalikan premi iuran. "Jadi kalau kata Pak Wapres, udahlah kita kasih aja uangnya semua, ini kan ada nih kalau jumlah pesertanya 100 ribu orang dikali 23 ribu misalnya, kasih aja semua tapi kalau kurang, daerah nombokin," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pengurus GP Farmasi menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan keluhan tagihan obat-obatan yang belum terbayar. "Memang kita menyampaikan juga adanya keluhan-keluhan dari anggota GP farmasi yang bahwa penjualan-penjualan ke rumah sakit masih banyak yang belum terbayar, dan ini nilainya cukup besar," ujar Ketua Pengurus Pusat GP Farmasi Tirto Kusnadi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/1).
Menurut Tirto, nilai obat-obatan dari industri farmasi yang belum dibayar rumah sakit karena tunggakan BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,6 Triliun. Jumlah tersebut kata Tirto, belum dibayar hingga jatuh tempo pembayaran.
"Sekarang mungkin ada sekitar Rp 3,6 triliun yang masih belum terbayar dan cukup lama utanngnya, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, terus ada juga yang sudah sampai 120 hari belum terbayar," ujar Tirto.
Tirto tidak merinci nilai tagihan rata-rata satu industri farmasi, sebab menurutnya total tagihan obat-obatan tersebut mencakup seluruh gabungan perusahaan farmasi dengan keanggotaan 200 perusahaan farmasi. Sedangkan dari badan pusat farmasi, ada 60 yang aktif menyuplai Pemerintah dari sekitar dua ribu yanga ada.
Karena itu, ia berharap pertemuan dengan wapres hari ini, dapat memberi solusi untuk menyelesaikan persoalan tagihan obat-obatan farmasi agar tidak menganggu pertumbuhan dan perkembangan industri farmasi. "Kita sudah sampaikan ke Pak wapres dengan harapan ada suatu yang bisa dibantu untuk ini bisa diselesaikan," ujar Tirto.
