EKBIS.CO, JAKARTA— Pemerintah akan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019-2024 pada Mei mendatang yang bertepatan dengan Ramadhan. Langkah ini dinilai sebagai paduan dalam mengembangkan ekonomi syariah dalam negeri.
Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Afdhal Aliasar mengatakan peluncuran masterplan tersebut bersamaan dengan kerja sama antara KNKS dan Bukalapak terkait penyedia produk halal untuk e-commerce.
“Pada 14 Mei kita akan launching masterplan ekonomi syariah dan di situ ada kerja sama dengan Bukalapak,” kata Afdhal ketika dihubungi Republika, Selasa (30/4).
KNKS mendorong terjadinya ekosistem digital syariah dengan membuat marketplace yang mengarah pada penjualan produk-produk halal serta sistem digital syariah. Keseluruh sistem yang berjalan dalam transkasi tersebut, demikian harapan KNKS, akan terjamin kesyariahannya.
Kedua, membuat platform yang memfasilitasi zakat nasional yang membantu lembaga amil zakat supaya terjadi standarisasi di dalam proses zakat nasional, yang terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Nantinya, data tersebut akan menghimpun data zakat nasional sehingga mudah mengetahui mustahik dan muzakki lewat nomor KTP-nya.
Selain itu, KNKS juga menargetkan punya peta persebaran mana zakat surplus dan defisit. Harapannya dapat mengalirkan zakat lebih mudah tanpa penumpukan di titik tertentu.
Ketiga, KNKS juga mendorong munculnya rekening zakat di bank dengan sistem sisihkan otomatis. Nantinya sistem akan berbasis digital payment Syariah, di mana nasabah tidak perlu membayar zakat secara manual.
Uang zakat yang terhimpun akan disalurkan menggunakan teknologi sharing platform kepada Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang jumlahnya ribuan.
Saat ini KNKS terus berkoordinasi secara intens dengan Bukalapak, dengan respons cukup baik dan positif. Nantinya, jelas Afdhal, dalam kerja sama ini maka Bukalapak akan menampilkan mercan-mercan berlabel halal.
KNKS juga akan bekerja sama dengan e-commerce lainnya untuk mendorong penyediaan produk halal. Sekaligus, mendorong e-commerce melakukan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Sebelumnya Public Policy & Government Relation Manager Bukalapak Ma Isa Lombu menjelaskan, Bukalapak tidak didesain sebagai lokapasar (marketplace) halal, tapi Bukalapak memberikan alternatif. Bukalapak juga mengupayakan agar substansi kesyariahan berbisnis tidak dilanggar.
Isa mengatakan pihaknya masih terus bicara dengan KNKS terkait hal itu. Dari akad, proses, dan produk, Bukalapak melihat yang paling mudah adalah intervensi pada produk.
"Kami ikhtiarkan ada seksi produksi halal di Bukalapak," ungkap Isa seusai diskusi ekonomi digital syariah dalam IIE FEST di Bandung, Jumat (25/4).
Bukalapak yakin mayoritas produk di sana halal. Namun, Bukalapak ingin menghadirkan seksi produk yang memang sudah berserifikat halal. Bukalapak sudah menyampaikan ke KNKS mengenai dua solusi.
Pertama, memberi insentif dan disinsentif terkait halal. Kedua, inovasi anak bangsa difasilitasi.
Bukalapak berharap produk platform komunikasi fatwa yang digagas KNKS segera muncul. "Perusahaan teknologi banyak. Butuh banyak produk yang perlu difasilitasi," ucap Isa.
Secara rasional, bisnis halal sangat potensial. Kalau ada yang melanggar, Isa yakin karena ketidaktahuan saja.
"Inovasi anak Indonesia itu luar biasa, masa nunggu?" ujar Isa.
