Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan anggaran pembiayaan UMKM yang selama ini tersebar di 18 kementerian/lembaga akan diupayakan untuk dikonsolidasikan di kementerian yang dipimpinnya.
Setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prasiden Joko Widodo dengan tema Pemberdayaan UMKM di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11/2019), Teten mengatakan, presiden telah meminta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan seluruh kementerian terkait untuk mengonsolidasikan anggaran pembiayaan UMKM.
"Presiden telah meminta ke Menkeu, Menteri BUMN, dan kepada seluruh menteri karena pembiayaan pemberdayaan UMKM selama ini menyebar di 18 kementerian," katanya.
Baca Juga: BI Siapkan UMKM Tembus Pasar Timur Tengah dan China
Teten pun secara khusus diminta untuk menyiapkan roadmap dan rencana strategi karena nantinya anggaran pemberdayaan tersebut akan dikonsolidasikan di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM).
"Kami sedang menyiapkan renstra dan roadmap pengembangan UMKM," kata Teten.
Menurut dia, pembinaan UMKM menjadi sangat penting terutama karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar dilakukan perekrutan sebanyak-banyaknya tenaga ahli untuk disebar ke sentra-sentra UMKM di seluruh Indonesia.
Mereka nantinya akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan secara end to end kepada UMKM, dari mulai merencanakan usaha, pengemasan hingga pemasaran produk. "Model seperti ini banyak dilakukan di banyak negara," katanya.
Presiden juga meminta agar UMKM fokus ke sektor produksi dan kemudian bisa naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.
Baca Juga: Ini Langkah Kemenkop dan UKM Naikkan Kelas Koperasi dan UMKM
"Presiden meminta saya untuk mengembangkan bisnis model di berbagai sektor unggulan yang berorientasi ekspor dan produk substitusi impor sebagai akselerasi bagi pertumbuhan UMKM," jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya berupaya untuk membangun kelembagaan UMKM yang sebagian besar merupakan usaha perorangan sehingga kemudian memiliki sistem produksi yang terintegrasi di sentra-sentra.
"Dengan begitu soal perizinan, pembiayaan bisa lebih mudah karena dilakukan kolektif, bisa juga factory sharing untuk permesinan modern sehingga daya saing UMKM meningkat," tukas Teten.
